Jumat, 17 April 2026
Daerah  

DPRD Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur di Setiap Desa

Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dengan agenda penjelasan atas Raperda APBD 2022 masa persidangan III tahun 2021. Foto: Aswadin/pe

PALUEKSPRES, PARIMO – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dengan agenda penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 pada masa persidangan III tahun 2021.

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Parimo, Faisan Badja yang diikuti seluruh anggota DPRD dan dihadiri Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Zulfinasran bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bertempat di ruang aspirasi, Kamis (18/11/2021).

Juru bicara Fraksi Bintang Indonesia DPRD Parimo, Wayan Murtama menyampaikan, fraksi Bintang Indonesia berharap, Parigi sebagai ibukota kabupaten untuk bisa lebih baik lagi.

Selain itu kata dia, harus bebas dari sampah, dan penerangan lampu jalan di ibukota lebih baik, dengan menggunakan penerangan alternatif yang menggunakan tenaga surya, penertiban hewan ternak, memprioritaskan pemerataan pembangunan.

“Kami dari Fraksi Bintang Indonesia, berharap untuk menyampaikan kepada pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yang belum tersentuh di setiap desa, seperti pengaspalan jalan lingkar Kecamatan Bolano ke Kecamatan Ongka dengan panjang kurang lebih 10 kilometer,” ujarnya.

Hal itu menurutnya, sangat dibutuhkan oleh dua kecamatan tersebut untuk mempermudah dan mempercepat pengangkutan hasil produksi pertanian dan perkebunan. Kemudian, pengaspalan jalan di Kotaraya Timur dan membuka pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Tinombo.

“Kami dari fraksi Bintang Indonesia mengimbau agar status bencana tersebut, dinyatakan tanggap darurat, agar menjadi perhatian khusus untuk Pemeruntah Provinsi maupun pusat,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta dan berharap kepada pemerintah untuk membuat kebijakan membangun infrastruktur seperti, infrastruktur pendidikan, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, dan penanggulangan bencana, agar dalam pelaksanaan pembangunan tetap menjalankan agenda dan fokus dengan program-program prioritas.

Pantauan media ini, seluruh fraksi DPRD menyetujui Raperda tersebut, untuk dibahas ditingkat selanjutnya. (asw/paluekspres)