JAKARTA, PE – Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil perwakilan dari Bank Dunia (World Bank) dan para menteri untuk mengevaluasi realisasi pengembangan destinasi wisata unggulan dalam rapat terbatas pagi kemarin (3/3).
Yakni Borobudur dan sekitarnya, Danau Toba, serta Mandalika (Lombok).
Pelibatan Bank Dunia itu cukup beralasan. Sebab, mereka akan mendanai pengembangan tiga destinasi itu senilai USD 200 juta.
Komitmen Bank Dunia dipertegas dalam pertemuan yang di antaranya diikuti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
”Yang kita bicarakan ada hasil studi yang dibuat untuk mempelajari destinasi apa saja yang harus dibenahi di empat atau tiga daerah itu terutama,” ujar Darmin setelah pertemuan di kantor wakil presiden tersebut.
Selain tiga destinasi utama yang telah jadi prioritas itu, ada destinasi keempat, yakni Tana Toraja yang dikenal sebagai negeri di atas awan.
”Tadi juga membicarakan infrastrukturnya. Apa saja yang siap dibangun, apa saja yang masih harus dibuat studinya dan sebagainya,” imbuhnya.
Di antaranya, pelabuhan udara hingga jalan bebas hambatan. Selain itu, dibahas soal menjaga kebersihan di semua destinasi tersebut.
Tahun lalu sebenarnya pemerintah punya agenda besar untuk pengembangan 10 destinasi wisata baru yang kelasnya bisa mengimbangi Bali.
Namun, lantaran kebutuhan anggaran begitu besar hingga Rp 200 triliun, akhirnya diprioritaskan tiga destinasi saja.
Pengembangan itu dilakukan untuk menyedot hingga 20 juta turis pada 2019.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, Bank Dunia berkomitmen memberikan pinjaman USD 200 juta. Tanda tangan kontrak akan dilakukan sekitar Juni. Efektif pinjamannya Juli.
”Jadi sudah konfirmasi saya straight aja tanya tolong jawab di depan Pak Wapres, dan dia juga straight jawab bahwa World Bank komitmen untuk mewujudkan USD 200 juta,” jelasnya.
Dana dari pemerintah memang terbatas. Mereka mengalokasikan Rp 30 triliun dalam kurun lima tahun. Namun, itu pun dibagi untuk 10 destinasi.
Total kebutuhan pengembangan seluruh destinasi baru tersebut sebenarnya Rp 200 triliun. Sekitar Rp 100 triliun di antaranya menjadi tanggungan swasta.
Nah, bila pemeritah hanya mampu menyediakan Rp 30 triliun, berarti masih ada kekurangan Rp 70 triliun.
(jun/c17/agm/PE)
