Bahkan ada Kepala Suku yang selama ini belum memiliki KTP juga bagi para penyandang disabilitas yang dipandang aib dalam keluarga hingga tidak diberikan layanan.
“Ternyata sistem jemput bola pelayanan ini mampu menjembatani tunainya kewajiban Negara dalam memberikan pelayanan dasar,” tandas Sofyan.
Menurut Sofyan, ini adalah kolaborasi program antara NGO Yayasan Komiu, Dinas Dukcapil Kabupaten Donggala, Dinas Sosial kabupaten Donggala, HWDI Sulteng dan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah yang difasilitasi oleh Donor Atlas Alliance & Norwegian Human Right yang selama ini memfasilitasi NGO Komiu.
Kerjasama model Pentahelix ini sangatlah bermanfaat utamanya dalam penjangkauan pelayanan terhadap suku-suku di komunitas adat terpencil yang banyak tersebar di kabupaten Donggala.
Minggu berikutnya di setiap Jumat akan diserahkan kembali KTP kepada seluruh pelapor secara bertahap karena keterbatasan pencetakan.
“Saya sudah monitor bahwa seluruh 460 KTP dalam proses perampungan pencetakkan di ibukota Kabupaten Donggala. Semoga upaya bersama ini bisa membuat tersenyum masyarakat kita yang jauh dari jangkauan pelayanan publik,” tandas Sofyan Farid Lembah. (aaa/PaluEkpsres)
