“Katanya atas nama Negara. Negara yang mana? Saya juga kalau Menteri, semua orang saya katakan atas nama negara juga,” kata Natalius Pigai dalam postingannya di akun Twitter @NataliusPigai2 pada Selasa (25/1).
Mantan komisioner Komnas HAM ini menyebut pejabat negara datang ke Papua atas nama negara karena wilayah itu sedang dilanda konflik.
“Karena Papua wilayah Konflik jadi semua pejabat Jakarta pake alibi atas nama negara. Wowwww!,” jelas Pigai.
Pigai tak membeberkan identitas dua menteri Jokowi yang diduga memaksa Gubernur Papua menyetujui pemekaran wilayah.
Ide pemekaran wilayah Papua diawali dengan kedatangan 61 orang Papua yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 lalu.
Ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat, antara lain; Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.
Saleh Sangadji, salah satu warga yang diundang, mengatakan pemekaran wilayah bisa memberikan kesempatan untuk putra-putri asli Papua menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah itu.
Dia juga yakin pemekaran wilayah bisa meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dalam kesempatan lain, seorang tokoh agama di Jayapura, Joop Suebu, juga setuju dengan rencana pemekaran DOB Papua. Dia percaya pemekaran wilayah bisa membuat Papua lebih maju karena bisa memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah.
(pojoksatu/fajar/pe)
