“Yang dijadikan masalah adalah sering sekali kalau itu daerah yang potensial, maka di situ akan melibatkan uang dan kekuasaan. Itu soalnya,” ungkapnya.
Jadi masalahnya tidak hanya soal penambang memiliki izin, sebaba kata dia, izin pun bisa direkayasa, bisa diberikan secara brutal, merusak lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi juga harus dilihat ada kerelaan dari masyarakat.
“Karena bagaimanapun sebuah daerah itu harus mempertimbangkan ekosistem di daerah tersebut agar jangan sampai rusak dan tidak bisa di recovery dan pindahkan ke tempat lain. sehingga perlawanan akan senantiasa muncul,” ujarnya.
Refly juga mengomentari pernyataan Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Didi Supranoto yang menyesalkan tindakan warga yang melakukan pemblokiran jalan trans nasional, yang dianggap menganggu kepentingan banyak orang. Didik mengimbau harusnya warga melakukan musyawarah.
“Masalahnya apakah aparat melakukan secara musyawarah atau tidak, itu masalahnya,” ujar Refly. Menurutnya, seharusnya dalam setiap konflik tambang seperti ini, aparat berada di belakang yang bersikap sebagai fasilitator.
“Bila ada peristiwa seperti ini, suruh pengusaha untuk melakukan negosiasi, menyelesaikan persoalan, apa tuntutan. Aparat keamanan bersikap sebagai fasilitator, bukan sebagai pasukan atau centeng yang berpihak pada satu pihak, itu sebenarnya muncul permasalahan,” tegasnya.
Itu sebabnya kata dia, harus diaudit secara keseluruhan mengapa masalah ini bisa terjadi.
“Misalnya terkait dengan gerak langkah perusahaan tersebut dalam membiayai pilkada misalnya, apakah ada pendapatan-pendapatan yang ilegal kepada aparat dan pejabat, sehingga secara objektif kita bisa melihat masalahnya adalah soal keterlibatan pejabat lebih dalam, atau katakanlah karena memang ada praktek-praktek ilegal”.
