Bila dilakukan oleh tim audit independen maka akan mudah diketahui letak permasalahannya apakah semata-mata tidak sepakat antara rakyat dan pengusaha, ataukah antara rakyat dan pengusaha itu ada aparat dan pejabat yang misalnya menikmati pertambangan tersebut.
“Katakanlah misalnya dalam soal ijin pertambangan dimana tidak ada yang namanya makan siang gratis, No free lunch. Hal-hal seperti itulah yang tidak pernah mau diselesaikan di Republik ini, karena orang tahu bahwa tambang itu, ya tentu saja, (sebagai) pusat-pusat atau sumber keuangan, dan di daerah bisa jadi menjadi penentu kepala daerah.”
Refly menegaskan, bahwa pada masalah ini poinnya adalah belum tentu rakyat benar, tetapi rakyat sudah pasti posisinya berada yang lemah. Misalnya, kata dia semua legalitas itu sah dan ketika dibawa dibawa ke masalah hukum pun sah. Karena biasanya biasanya para pengusaha menyewa pengacara yang mewah, sementara rakyat yang dibantu Lembaga Bantuan Hukum. “Masyarakat pada posisi lemah karena rakyat tidak punya resource,” tandasnya. (aaa/PaluEkspres)
