PALUEKSPRES, JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengamat Politik Indonesia, Refly Harun mengomentari bentrok yang terjadi antara aparat kepolisian Polres Parimo dan warga Parigi Moutong yang terlibat aksi penolakan Tambang di Kasimbar Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Sabtu (12/2/2022).
Mantan komisaris BUMN itu menegaskan pemerintah harusnya mencari akar permasalahan sehingga bentrok antara aparat dan warga dalam persoalan tambang sering berkali-kali terjadi.
“Kita harus bisa temukan akar masalah dari persoalan tambang ini. Salah satunya adalah yang barangkali jarang disorot adalah, tidak hanya legalitas penambangan, tapi bagaimana biasanya tambang-tambang itu justru menjadi sponsor dalam pemilihan kepala-kepala daerah, dan sponsor bagi katakanlah gerak langkah kepala daerah, dan bisa jadi juga menjadi sumber pendapatan kepala daerah dan barangkali juga termasuk aparat-aparat,” tandas Refly Harun dalam Video Youtubenya Refly Harun, Live!”Lagi, Bentrok Rakyat-Aparat soal Tambang! Kini di Parigi Moutong, Minggu (13/2/2022).
Menurutnya, bila ingin menyelesaikan konflik ini, tidak hanya melihat soal keabsahan, prosedur dan sertifikasi legalitas tambang. “Tetapi juga melihat sejauh mana uang mengalir ke aparat dan pejabat dalam konteks ini, jadi ada tiga At ya, Rakyat, Aparat dan Pejabat” tandasnya.
Refly menegaskan kalau ini diselesaikan dengan menghadirkan good governance atau pemerintahan yang bersih barangkali tidak ada bentrok lagi di pertambangan, katanya.
