Menurut Eva, Gubernur enggan bertemu rakyat. Gubernur malah keranjingan berjumpa investor, melakukan tanda tangan MoU untuk investasi di sana-sini, terutama sektor tambang. “Gubernur kelewat semangat menawarkan kekayaan alam Sulteng demi Fiskal Daerah,” tandasnya.
Dia menilai pemerintahan Gubernur Sulteng terpilih diiringi maraknya desakan penyelesaian konflik agraria, mulai dari sektor perkebunan hingga tambang. Tetapi desakan-desakan itu hanya dijawab dengan mediasi yang tidak berujung tuntas. Sementara di lapangan terus bergolak.
“Tidak pedulikah Gubernur bila rakyat selalu menjadi korban kekerasan di tiap kawasan investasi sektor tambang? Sementara begitu banyak kasus agraria menuntut prioritas gubernur,” tandas Eva.
Karena itu, dalam keterangan persnya Eva menyoal tiga tuntutan :
- Meminta Menteri ESDM segera menghentikan operasi dan mencabut izin tambang PT Trio Kencana.
- Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera melakukan investigasi mendalam, terkait tindak pidana aparat kepolisian yang diduga sebagai pelaku penembakan massa aksi yang tewas.
- Kapolri segera menarik seluruh aparat kepolisian dari lokasi, memproses hukum aparat kepolisian terduga pelaku penembakan korban, sekaligus memproses hukum Kapolres Parigi Moutong yang gagal mencegah terjadinya korban tewas dalam penanganan aksi massa (sumber kronogis Jatam Sulteng). (aaa/PaluEkspres)
