PALUEKSPRES,PALU – Upaya keras Gubernur H Rusdy Mastura untuk menjadikan Desa Talaga, Pantai Barat Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu KPN atau Food Estate nasional diapresiasi Dr H Hasanuddin Atjo, Kepala Bappeda yang juga Kadis Kelautan dan Perikanan di era Gubernur Longki Djanggola.
Menurutnya, ide itu harus didukung karena bisa menjadi jalan untuk memuluskan program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan fiskal.
“Ini menjadi contoh baik dalam tatakelola pembangunan, karena melanjutkan program yang dinilai bermanfaat,” ujar Atjo kepada PaluEkspres, Senin (6/6/2022).
Atjo menilai penetapan Desa Talaga sebagai KPN sangat strategis. Karena; pertama, sebagian wilayah berada di pesisir selat Makassar yang berhadapan langsung dengan IKN di Kalimantan. Jaraknya sekitar 150 mil laut atau (270 km) atau 10-12 jam perjalanan laut.
“Dan ideal sebagai pusat penyebrangan ke IKN baru,” ujar Atjo.
Kedua, Kabupaten Donggala merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sulteng dan telah tiga kali dimekarkan yaitu menjadi Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi.
Ironisnya, kata Atjo, kabupaten induk dan hasil pemekaran, yaitu Parigi Moutong dan Sigi menjadi kontributor utama kemiskinan di Sulteng. “Padahal ketiganya memiliki potensi SDA pangan yang besar,”tandasnya.
Maka itu kata dia, Sulteng tidak boleh berbangga karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia. Sebab, daerah ini masih diperhadapkan dengan jumlah orang miskin sekitar 381.201 orang dan tersebar di 13 kabupaten/kota.
“Ini membutuhkan penanganan menggunakan cara baru, terintegrasi, berkelanjutan, lebih khusus lagi di sektor pangan,” tandas Atjo.
Pertumbuhan ekonomi daerah ini sepanjang tahun 2021 di kisaran 10,41 -10,51 %, jauh di atas rata rata nasional sekitar 5,02 %. Dan lebih disumbangkan oleh pengaruh sektor pertambangan serta industri pengolahannya.
Sedangkan sektor Pertanian-Perikanan- Kehutanan kontribusinya makin kecil, padahal jumlah angkatan kerja yang terlibat di sektor itu sekitar 65%.
Menengok kembali jejak sebelumnya, Tenaga ahli Menko Marvest bidang budidaya perikanan dan inventor teknologi Supra Intensif budidaya udang vaname ini, mengatakan bahwa di Maret tahun 2020, Gubernur Longki Djanggola, juga telah bersurat ke Presiden RI, Joko Widodo terkait keinginan Provinsi Sulteng berperan sebagai salah satu daerah penyangga IKN baru di Kalimantan, diantaranya program pengembangan infrastruktur,SDM dan industrialisasi pangan.
