Pembeda antara Indonesia dengan Korsel dan Malaysia, bahwa kedua negara tersebut telah menerapkan strategi industrialisasi secara utuh, konsisten berkelanjutan hingga kini. Sementara itu di Indonesia hanya berlangsung singkat antara tahun 1980 dan 1990, dan baru kembali ke arah tersebut dalam dua priode kepemimpinan terakhir.
“Namun ini semua kembali kepada political will dari pengambil kebijakan,” tandas Atjo.
Terakhir, Dr Atjo menambahkan data kemiskinan di Sulteng berdasarkan BPS, bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sulteng pada tiga terakhir masih tinggi yaitu di 2018 (14,01 %), 2019 (13,48 %), 2020 (12,92 %), serta di 2021 (12,18 %) atau 381.201 orang. Dan memposisikan Prov. Sulteng sebagai 10 besar (di urutan ke 10) daerah miskin di Indonesia. Dan ini sudah bertahan selama beberapa priode.
Sepuluh daerah termiskin di 2021 menurut BPS yaitu Papua sebesar (27,38%); Papua Barat (21,82%) ; NTT (20,44%); Maluku (16,30%); Aceh (15,53%); Gorontalo (15,41%); Bengkulu (14,43%); NTB (13,83%); Sumsel (12,79%); dan Prov. Sulteng sebesar (12,18%).
“Sudah tentu semua berharap, kiranya daerah ini bisa keluar dari perangkap status 10 besar daerah miskin,”tandasnya.
Empat kabupaten di Prov. Sulteng berkontribusi terhadap tingginya kemiskinan yaitu kab. Donggala, Tojo Unauna, Parigi Moutong dan Sigi. Di tahun 2018 kemiskinan di kab. Donggala sebesar ( 18,03 %); 2019 ( 18,40 %); dan 2020 (17,39 %) serta 2021 (16,35 %, proyeksi).
(aaa/PaluEkspres)
