Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso berkunjung ke Pemkab Parigi Moutong untuk menindaklanjuti pembongkaran gapura selamat datang di wilayah perbatasan antara Kabupaten Parimo dengan Kabupaten Poso di Desa Maleali, Kecamatan Sausu pada Sabtu, 15 Oktober 2022, oleh pihak ke tiga yang melakukan pekerjaan.
Kunjungan pihak Pemkab Poso tersebut disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran, Senin (17/10/2022), di ruang Sekda.
“Kita berharap, dengan pertemuan kedua pemerintah kabupaten ini bisa meredam supaya jangan sampai ada yang memanfaatkan momen ini dengan membenturkan Parimo dengan Poso,” kata Sekab Parimo, Zulfinasran ditemui usai pertemuan.
Baca juga: BPN Parigi Moutong Serahkan 75 Sertifikat di Desa Tada Selatan
Dalam pertemuan ini, dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten Poso, Frits Sam Purnama yang didampingi sejumlah pejabat lainnya. Menurut Zulfinasran, Pemkab Poso sudah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian itu melalaui Sekab Poso.
“Jadi Pak Sekkab Frits Sam sudah mewakili Pemkab Poso menyampaikan permohonan maaf, dan ditindaklanjuti dengan surat terkait persoalan tersebut,” ujarnya.
Selain itu kata dia, Pemerintah Kabupaten Poso juga merespon baik harapan Pemkab Parimo, dengan mendirikan kembali gerbang selamat datang yang berada di perbatasan wilayah tersebut.
Baca juga: DPRD akan Undang Disdikbud Parigi Moutong Soal Vaksinasi yang Jadi Syarat Pengambilan Ijazah
“Dari pihak Pemkab Poso minta maaf, dan mereka siap mendirikan kembali gerbang yang ada, jadi memang ada miskominikasi terjadi dengan pihak pelaksana di lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan kembali gerbang di perbatasan Kabupaten Parigi Moutong dan Poso itu, secepatnya dilakukan. Sebab, Pemkab Poso akan membahas hal ini setelah melakukan pertemuan antara kedua belah pihak.
“Ini masih pertemuan pemerintah dua kabupaten, dan laporan untuk Pemerintah Provinsi Sulteng, tetap ada sesuai dengan apa yang kita lakukan,” ujarnya.
Sekretaris Kabupaten Poso, Frits Sam Purnama mengatakan, pembongkaran gerbang perbatasan itu terjadi karena adanya miskomunikasi pihak ke tiga dengan yang memberi pekerjaan.
