PALU, PE – Pansus LKPj Walikota Palu Tahun 2016 masih berlanjut. Dalam sidang lanjutan, Senin 13 Maret 2017, Pansus rupanya masih membidik komitmen pemkot soal kejelasan nasib Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang saat ini dalam zona kritis.
Pertanyaan soal KEK ini datang dari salah satu anggota pansus, Hamsir. Kepada Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan yang hadir dalam rapat itu, Hamsir mempertanyakan komitmen pemkot dalam pengelolaan KEK.
“Sampai saat ini sudah tiga tahun tak ada geliat yang ditunjukkan pemkot. Tidak ada tanda-tanda. Kesannya mandek. Yang ada cuma lobi-lobi, itupun tidak jelas hasilnya bagaimana,” sinis politisi Hanura itu.
Mantan anggota Pansus penyusun Perda Administrator KEK itu menilai pemkot sangat lamban menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang sifatnya krusial terkait KEK. Salah satunya soal pembebasan lahan.
Pembebasan lahan ini ternyata menjadi permasalahan yang tak kunjung tuntas, sekaligus menjadi kendala dalam pengembangan KEK Palu. Terbukti, hingga menjelang berakhirnya masa persiapan infrastruktur dasar pada Mei mendatang semenjak tiga tahun silam, tak ada progres yang dihasilkan pemkot.
Diserang dengan pertanyaan itu, Arfan yang mengaku baru saja menjabat sebagai Kepala Bappeda dalam resuffle kabinet Hidayat tak banyak menjawab.
Dia hanya menjelaskan kendala pembebasan lahan karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, dulu pemkot sempat melakukan lobi ke kementerian perindustrian untuk pembiayaan pembebasan lahan KEK.
Lobi itu kata dia sempat menunjukkan sinyal positif. Pemkot dijanjikan bantuan anggaran untuk itu sebesar Rp110 miliar. Namun, karena terbentur regulasi untuk bantuan itu, pemkot gagal mendapatkan bantuan itu.
“Regulasi dalam salah satu Permen itu menegaskan hanya kementerian Industri yang bisa lakukan langsung. Tidak bisa pemkot,” jelasnya.
Arfan yang salah menyebutkan nama perusahaan pengelola KEK, PT Palu Bangun Sulteng dengan sebutan PT Palu Gerbang Timur tak bisa menjelaskan lebih lanjut apakah pemkot bisa mempertahankan status KEK Palu atau tidak.
“Kami masih konsultasi terus dengan dewan KEK Nasional soal KEK kita,” tandasnya.
Jawaban Arfan langsung ditanggapi anggota dewan yang lain, Muhammad J Wartabone. Politisi Golkar itu mempertanyakan apakah pemkot serius membebaskan lahan itu atau tidak. Seharusnya kata Wartabone, pemkot tidak berpikir sempit.
Jika memang KEK itu gagal, pemkot bisa memanfaatkan lahan itu untuk pengembangan pembangunan lain. Tidak lantas harus menyerah begitu saja.
“Kalau memang KEK tidak jadi, lahannya bisa digunakan untuk pembangunan sektor lain. Rumah sakit mungkin. Rumah sakit rujukan untuk wilayah-wilayah lain dari luar Palu. Misalnya Pantai Barat, sehingga tidak menumpuk di Anutapura,” ujar Wartabone.
Jawaban Arfan yang dianggap tidak paripurna membuat ketua Pansus Moh Rum mengambil sikap dengan memerintahkan pemkot agar mendatangkan pengelola perusahaan KEK Palu.
“Kita tunda besok saja untuk KEK. Harus ada administrator KEK biar lebih komplit jawaban yang diberikan,” ujar Rum.
Pansus berharap kehadiran administrator KEK akan memberi jawaban yang lebih terang benderang soal nasib zona kritis KEK Palu.
(mrs/Palu Ekspres)
