PALU ESKPRES, PALU – Persoalan seputar aset tanah kawasan ekonomi khusus (KEK) Palu mencuat dalam rapat panitia khusus (Pansus) DPRD Palu tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Palu tahun anggaran 2016.
Pansus menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan mengenai aset lahan tersebut. Misalnya soal sebagian lahan KEK yang telah dibebaskan Pemkot Palu. Lahan yang telah dibebaskan itu belum tercatat sebagai aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Kejanggalan mengenai laporan aset lahan ini disoal anggota Pansus, Hamsir dalam rapat pansus LKPJ, Rabu (5/4).
Hamsir menyebutkan, dari hasil evaluasi Pansus, dirinya menjumpai catatan mengenai aset lahan ini amburadul. Dia mengawatirkan hal itu nantinya akan menjadi temuan BPK.
“Kami peroleh data, ada tanah yang sudah dibeli tapi belum dimasukkan dalam aset. Setahu kami kemarin belanjanya banyak sekali,”ungkap Hamsir
Ada pula ungkap Hamsir, catatan tanah hibah yang diberikan ke Pemkot Palu, namun dalam laporannya tertulis sekaligus dengan nilai harga beli tanah.
“Data ini kami ambil di dinas pendapatan. Ada aset yang sifatnya perolehan barang hiba namun ternyata ada nilai harganya. Kalau hiba dan hadiah seharusnya tidak ada harga,”ungkapnya lagi.
Selain itu Hamsir juga membeberkan adanya perbedaan data perolehan aset yang dibebaskan Pemkot dengan catatan instansi terkait. “Ada yang sertifikatnya sama. Namun harga ganti rugi yang dicantumkan dan harga yang dicantumkan dalam harga aset ternyata berbeda,” bebernya.
Karena itu Hamsir meminta instansi terkait harus segera membenahi laporan itu. Bahkan jika perlu seluruh data aset tanah milik Pemkot Palu segera diperbaharui. Terhadap aset lahan yang telah dimiliki Pemkot, Hamsir menyarankan untuk segera disertifikasi agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.
“Ini yang perlu menjadi catatan. Kalau kita mau telusuri, data ini tidak akan ketemu dan bisa-bisa menjadi temuan,”tekannya dalam rapat Pansus itu.
Menjawab itu, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Palu Dharma Gunawan Mochtar mengaku, urusan mengenai aset lahan belum menjadi bagian tugas OPD yang ia pimpin.
“Mekanisme administasinya itu melekat di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah,” jawab Dharma.
Sementara mengenai rinci permasalahan lahan KEK Palu menurutnya melekat di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah.
“Namun ini tetap akan menjadi cacatan bagi kami di DPRP. Sehingga nantinya tersedia informasi yang cukup jelas,”kata Dharma. Pihaknya pun ujar Dharma memang akan melakukan penataan kembali terhadap aset lahan milik Pemkot Palu tersebut.
(mdi/Palu Ekspres)
