PALU EKSPRES, PALU – Akademisi Universitas Tadulako Dr Alamsyah Nur, menilai Ketua DPRD Kota Palu, melakukan blunder terkait sikapnya yang ”menyerah” hanya karena didatangi Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said di kantornya, Rabu (5/4) lalu.
Alamsyah Nur menilai, sebenarnya yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Palu, adalah sesuatu yang lumrah jika dilihat dalam konteks legislatif melakukan tugas pengawasan.
Namun menjadi tidak lumrah, ketika sikap politik itu tiba-tiba ditarik dengan begitu gampang, tanpa ada klarifikasi dari eksekutif soal keberadaan Sigit yang manggung di Singapura.
Menurut Alamsyah mestinya DPRD Kota Palu melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait pernyataan ketua dewan itu. Terlebih dinamika kasusnya mulai menasional setelah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono yang saat ini menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, mengungkap fakta baru, karena terindikasi Wawali Sigit tidak mengajukan permohonan izin ke Kemendagri sebelum melakukan lawatan ke luar negeri.
Menurut Dosen Fisip Untad ini, Ketua Dewan tidak terburu-buru menarik pernyataannya, tapi justru harus memanggil yang bersangkutan (Wawali) melalui forum rapat dengar pendapat (RDP) untuk mempertanyakan banyak hal.
