MYANMAR, PALUEKSPRES.COM — Pemimpin rezim militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dinilai telah berulang kali mempermainkan ASEAN sejak kudeta militer pada 2021. Instrumen yang paling sering digunakan adalah Five-Point Consensus (5PC) atau Konsensus Lima Poin ASEAN, yang sejak awal dirancang sebagai jalan keluar politik untuk mengakhiri krisis Myanmar.
Kini, setelah lebih dari lima tahun proses diplomasi, Min Aung Hlaing justru menyatakan bahwa konsensus tersebut bukanlah kesepakatan yang mengikat Myanmar.
Sikap terbaru itu memperkuat tudingan bahwa rezim Myanmar selama ini menggunakan 5PC untuk mempertahankan akses diplomatik dengan ASEAN tanpa benar-benar berniat menjalankan substansinya.
Konsensus lahir setelah kudeta
Konsensus Lima Poin disepakati dalam Pertemuan Khusus Pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021, hanya beberapa bulan setelah militer Myanmar menggulingkan pemerintahan yang terpilih.
Min Aung Hlaing hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Ia datang bersama sejumlah pejabat senior Myanmar, termasuk Menteri Luar Negeri saat itu, Wunna Maung Lwin, dan Kepala Intelijen Jenderal Ye Win Oo.
Dalam pernyataan ketua pertemuan, ASEAN menyebut para pemimpin telah mencapai konsensus mengenai lima hal utama: penghentian kekerasan, dimulainya dialog dengan seluruh pihak, penunjukan utusan khusus ASEAN, penyediaan bantuan kemanusiaan, serta kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan seluruh pihak terkait.
Dengan kehadiran Min Aung Hlaing dalam pertemuan tersebut, tidak muncul penolakan terbuka dari pihak Myanmar terhadap lima poin yang disepakati.
Namun, sepulang ke Naypyidaw, rezim militer mulai memberikan tafsir berbeda. Min Aung Hlaing menyatakan bahwa implementasi lima poin baru dapat dilakukan setelah kondisi dalam negeri stabil dan harus disesuaikan dengan peta jalan politik yang dibuat militer Myanmar.
Pernyataan tersebut tidak secara terang-terangan membatalkan Konsensus Lima Poin. Sebaliknya, rezim tetap mempertahankan ruang untuk bekerja sama dengan ASEAN.
Janji kerja sama, tetapi kekerasan terus berlangsung
Dalam bulan-bulan berikutnya, pemerintah militer Myanmar berulang kali memberikan sinyal kepada ASEAN, China dan mitra internasional lainnya bahwa mereka masih bersedia menjalankan konsensus tersebut.
Pada Juni 2021, misalnya, Min Aung Hlaing menerima Duta Besar China untuk Myanmar Chen Hai di Naypyidaw. Dalam pertemuan itu, pihak Myanmar menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan ASEAN untuk menjaga stabilitas domestik dan melaksanakan konsensus yang relevan.
Namun, menurut analisis The Irrawaddy, janji tersebut tidak diikuti implementasi yang berarti.
Kekerasan terus meningkat. Ribuan warga sipil tewas dan mengungsi, sementara dialog politik yang dijanjikan tidak pernah benar-benar dimulai. Utusan khusus ASEAN juga menghadapi hambatan untuk bertemu dengan pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang ditahan oleh rezim.
Pada Oktober 2021, ASEAN menyatakan tidak ada kemajuan yang memadai dalam pelaksanaan konsensus. Untuk pertama kalinya, Min Aung Hlaing dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi para pemimpin ASEAN.
Meski demikian, pada tahap tersebut rezim Myanmar belum menyatakan bahwa Konsensus Lima Poin tidak pernah ada.
Bahkan, dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar pada 14 Oktober 2021, pemerintah menyatakan bahwa Myanmar berkomitmen bekerja sama secara konstruktif dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin yang disepakati dalam pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta.
Sikap Myanmar berubah drastis
Perubahan sikap terjadi setelah bertahun-tahun ASEAN berupaya mempertahankan jalur diplomasi dengan Naypyidaw.
Pada Juli 2026, parlemen yang dibentuk di bawah kendali rezim militer Myanmar memberikan suara untuk menolak Konsensus Lima Poin ASEAN.
Namun, hanya berselang singkat, Menteri Luar Negeri Myanmar justru memberikan jaminan kepada para menteri luar negeri ASEAN bahwa kerangka tersebut masih berlaku meskipun telah ditolak parlemen.
Informasi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro, yang memimpin pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada Juli 2026.
Sehari kemudian, posisi Naypyidaw kembali berubah.
Rezim menyatakan bahwa Min Aung Hlaing sebenarnya tidak pernah menyetujui Konsensus Lima Poin. Mereka juga beralasan bahwa perubahan situasi di lapangan telah membuat konsensus tersebut tidak lagi relevan.
Puncaknya terjadi dalam pidato Min Aung Hlaing pada 31 Juli 2026. Dalam pidato bertajuk “100-Day State of the Union”, ia menyatakan bahwa Konsensus Lima Poin bukan kesepakatan ASEAN yang mengikat, melainkan hanya lampiran dari pernyataan ketua ASEAN yang sifatnya bergilir.
Ia juga menyatakan bahwa rezim Myanmar akan merespons apa yang disebutnya sebagai tindakan diskriminatif ASEAN secara kasus per kasus.
ASEAN menghadapi dilema diplomatik
Perubahan sikap tersebut menempatkan ASEAN dalam posisi sulit.
Selama lebih dari lima tahun, ASEAN mempertahankan pendekatan diplomasi dan keterlibatan dengan Myanmar dengan harapan dialog dapat membuka jalan menuju penghentian kekerasan dan penyelesaian politik.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa rezim Min Aung Hlaing dapat menggunakan proses tersebut untuk memperoleh waktu dan mempertahankan hubungan diplomatik, tanpa memberikan konsesi substantif.
Situasi ini menjadi semakin rumit karena Thailand sedang mendorong upaya untuk membuka kembali ruang keterlibatan regional dengan rezim Myanmar.
Min Aung Hlaing bahkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Thailand pada awal Agustus 2026, hanya beberapa hari setelah secara terbuka menolak sifat mengikat dari Konsensus Lima Poin.
Pertanyaan besar untuk ASEAN
Bagi ASEAN, persoalannya kini bukan lagi sekadar bagaimana menerapkan Konsensus Lima Poin, tetapi apakah pendekatan diplomatik yang selama ini digunakan masih efektif.
Selama bertahun-tahun, rezim Myanmar memberikan janji mengenai kerja sama, sementara implementasi di lapangan berjalan sangat lambat atau tidak terjadi.
Penolakan terbaru Min Aung Hlaing terhadap konsensus juga menunjukkan bahwa ASEAN berhadapan dengan persoalan kredibilitas. Jika sebuah kesepakatan yang selama bertahun-tahun menjadi dasar diplomasi regional dapat ditolak secara sepihak setelah proses panjang, seberapa jauh ASEAN masih dapat mengandalkan komitmen rezim Myanmar?
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah berapa lama para pemimpin ASEAN akan terus memperlakukan janji Min Aung Hlaing sebagai komitmen yang dapat dipercaya—dan berapa besar harga politik yang harus dibayar ASEAN jika strategi tersebut kembali gagal.
Dengan demikian, krisis Myanmar bukan hanya ujian bagi pemerintahan di Naypyidaw, tetapi juga ujian bagi kemampuan ASEAN mempertahankan prinsip, kredibilitas dan efektivitas diplomasi regionalnya. (Irrawaddy)
