![[Dari kiri ke kanan] Salah satu pendiri Rohingya Maiyafuinor Collaborative Network (RMCN), Yasmin Ullah, bersama empat rekannya, Nurhayati, Hayat, Rafia, dan Nuraisha, berada di Zero Point di Sungai Naf, menghadap Negara Bagian Arakan, di Teknaf, Bangladesh, pada 15 Agustus. (Kredit: RMCN)](https://paluekspres.com/berkas/2026/08/RMCN-1-1024x672-1.jpg)
MYANMAR, PALUEKSPRES.COM — Sembilan tahun setelah operasi militer Myanmar memaksa ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine, komunitas Rohingya kembali memperingati tragedi yang disebut sebagai genosida tersebut.
Peringatan tahun ini berlangsung ketika sebagian besar warga Rohingya masih hidup sebagai pengungsi di Bangladesh. Mereka belum dapat kembali ke kampung halaman di Rakhine karena persoalan keamanan, kewarganegaraan, serta kondisi politik dan konflik yang belum terselesaikan.
Menjelang Hari Peringatan Genosida Rohingya, jaringan Rohingya Maìyafuìnor Collaborative Network (RMCN) mengunjungi Bangladesh pada 8–15 Agustus 2026. Delegasi tersebut mendatangi kamp-kamp pengungsi yang kini menampung sekitar 1,2 juta warga Rohingya.
Mereka juga mengunjungi Zero Point di sepanjang Sungai Naf, wilayah perbatasan Bangladesh-Myanmar. Dari lokasi tersebut, para pengungsi dapat melihat wilayah Arakan di utara Rakhine, tanah kelahiran yang mereka tinggalkan ketika masih anak-anak.
Yasmin Ullah, aktivis hak asasi manusia Rohingya yang kini tinggal di Kanada sekaligus salah satu pendiri RMCN, mengatakan kunjungan tersebut membangkitkan kenangan tentang rumah dan orang-orang yang tidak pernah berhasil menyelamatkan diri.
Menurutnya, Rakhine tetap berada sangat dekat secara geografis, tetapi bagi jutaan warga Rohingya, tempat itu masih terasa seperti dunia yang terpisah.
Selama berada di kamp pengungsian, delegasi RMCN berdiskusi mengenai pendidikan, kesehatan, serta penghidupan perempuan dan anak-anak. Persoalan yang mereka hadapi, menurut jaringan tersebut, tidak berhenti pada kebutuhan bantuan kemanusiaan.
Warga Rohingya juga menunggu terciptanya kondisi yang memungkinkan mereka kembali ke Rakhine secara aman, sukarela, dan bermartabat.
NUG Ganti Kementerian HAM dengan Komisi Independen
Di tengah peringatan tersebut, Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar atau National Unity Government (NUG) mengambil langkah kelembagaan dengan membubarkan Kementerian Hak Asasi Manusia dan menggantinya dengan sebuah komisi hak asasi manusia yang independen.
NUG merupakan pemerintahan sipil yang dibentuk oleh tokoh-tokoh yang mewakili anggota parlemen terpilih yang digulingkan setelah kudeta militer pada 2021.
Kementerian Hak Asasi Manusia NUG sebelumnya dibentuk pada 3 Mei 2021, tidak lama setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar.
Menteri Hak Asasi Manusia NUG, Aung Myo Min, sebelumnya menggambarkan situasi HAM di Myanmar sebagai salah satu periode paling buruk yang pernah ia saksikan selama lebih dari tiga dekade keterlibatannya dalam perjuangan hak asasi manusia dan gerakan revolusioner.
Dalam pernyataannya, ia mengatakan penderitaan yang dialami masyarakat Myanmar selama lima tahun terakhir merupakan kondisi terburuk yang pernah disaksikannya.
NUG menjelaskan, perubahan kelembagaan tersebut akan dilakukan setelah Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), badan yang mewakili anggota parlemen terpilih yang disingkirkan dalam kudeta 2021, menyetujui rancangan undang-undang mengenai Union Human Rights Commission.
Dengan pengesahan tersebut, kementerian yang selama ini menangani persoalan hak asasi manusia akan digantikan oleh sebuah komisi independen.
Pembentukan komisi tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat mekanisme pemantauan dan perlindungan HAM di tengah konflik Myanmar yang terus berlangsung.
Bagi komunitas Rohingya, persoalan HAM tersebut memiliki dimensi yang sangat mendalam. Operasi militer Myanmar pada 2017 menyebabkan lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Tragedi itu kemudian menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM paling serius yang mendapat perhatian internasional.
Sembilan tahun setelah eksodus besar tersebut, sebagian besar pengungsi masih tinggal di kamp-kamp Bangladesh. Mereka menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan, sementara peluang untuk kembali ke kampung halaman secara aman dan bermartabat belum terwujud.
Karena itu, peringatan genosida Rohingya bukan sekadar mengenang tragedi masa lalu. Bagi para pengungsi, peringatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan mereka belum selesai: rumah masih berada di seberang perbatasan, tetapi jalan untuk pulang tetap penuh ketidakpastian.
