JAKARTA, PALUEKSPRES.COM – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jilah, pemimpin besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah kebutuhan masyarakat adat Dayak di Kalimantan, termasuk pembangunan infrastruktur hingga pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat adat kepada Prabowo. Pemerintah disebut memberikan dukungan terhadap sejumlah kebutuhan tersebut.
Salah satunya pembangunan jalan di wilayah pedalaman Kalimantan, termasuk kawasan Sanggau dan sekitarnya. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di wilayah pedalaman.
Selain jalan, pembangunan Sekolah Rakyat dan pemberian beasiswa juga menjadi perhatian. Saat ini, dua Sekolah Rakyat telah dibangun di Kalimantan Barat.
“Presiden banyak membantu kita, terutama di Kalimantan Barat, itu rumah adat, sekolah, beasiswa, jalan, infrastruktur, rumah sakit, beasiswa, dan TNI-Polri,” kata Panglima Jilah seusai bertemu Prabowo.
Pembangunan rumah adat Dayak juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Rumah adat dinilai bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi juga bagian dari identitas dan kebudayaan masyarakat Dayak.
Bahas TNI-Polri dan Syarat Tato
Panglima Jilah juga menyampaikan keinginan masyarakat Dayak untuk dapat lebih banyak berkarier di institusi TNI dan Polri.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah persyaratan bagi masyarakat adat yang memiliki tato sebagai bagian dari identitas atau tradisi budaya. Panglima Jilah berharap ketentuan tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat adat.
Selain persoalan pembangunan dan kesempatan bergabung dengan TNI-Polri, pertemuan dengan Prabowo juga membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Prabowo disebut memberikan dukungan untuk mempercepat penanganan karhutla, termasuk melalui penambahan personel serta dukungan sarana udara. Panglima Jilah mengatakan dukungan personel tersebut telah mulai berjalan sekitar satu pekan.
Panglima Jilah: Jangan Selalu Salahkan Peladang
Dalam kesempatan tersebut, Panglima Jilah juga menyoroti tudingan yang kerap diarahkan kepada masyarakat peladang Dayak ketika terjadi karhutla.
Dia menjelaskan aktivitas berladang masyarakat Dayak memiliki karakteristik berbeda dengan aktivitas perkebunan. Menurutnya, masyarakat Dayak umumnya berladang di lahan mineral, bukan di lahan gambut.
“Jadi ladang itu dengan perkebunan itu kadang-kadang bersamaan waktunya. Akhirnya peladang yang disalahkan. Tetapi sebenarnya orang berladang tidak di lahan gambut. Orang berladang itu di lahan mineral,” ujar Jilah.
Jilah mengatakan masyarakat adat justru dapat menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla. Para tokoh adat selama ini dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
“Jadi kalau kita membakar, di mana lahan ladang kita dibakar, di situlah kita yang akan monitoringnya,” katanya.
Menurut Jilah, tradisi berladang telah dilakukan masyarakat Dayak sejak lama. Kedekatan masyarakat adat dengan alam membuat pelestarian lingkungan menjadi bagian dari kehidupan mereka.
“Masyarakat adat bersosialisasi lewat tokoh-tokoh adat agar tidak sembarangan membakar hutan karena masyarakat adat itu identik, dekat dengan alam. Tentunya tidak ada alam, tidak ada masyarakat adat. Kita menjaga,” ujar Jilah.
Karena itu, Jilah menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan personel dan teknologi. Keterlibatan masyarakat adat di tingkat lokal juga dinilai penting karena mereka memiliki pengetahuan mengenai wilayah dan pola kehidupan masyarakat setempat.
Pertemuan dengan Prabowo tersebut sekaligus menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat Dayak terkait pembangunan, pendidikan, kebudayaan, kesempatan bergabung dengan TNI-Polri hingga perlindungan lingkungan.
Pemerintah dan masyarakat adat diharapkan dapat terus berkolaborasi dalam menjaga Kalimantan, termasuk dalam mencegah dan menangani karhutla.
