PALU EKSPRES, PALU – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kerta Negara mempelajari sejumlah hal terkait penerapan peraturan daerah (Perda) Kota Palu tentang retribusi jasa umum dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Kunjungan kerja (Kunker) tujuh anggota Komisi IV DPRD Kutai Kerta Negara ini dipimpin langsung Ketua Komisi, Isnaini, Senin 17 April 2017 di Kantor Walikota Palu. Rombongan diterima langsung Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Said didampingi Sekkot Palu, Asri.
Dalam diskusi singkat yang digelar di ruang rapat Bantaya lantai 3 kantor walikota, Ketua Komisi IV, Isnaini menyebut pihaknya ingin mengumpulkan informasi terkait penerapan Perda rertibusi jasa umum termasuk fungsi Satpol PP dalam mengawal penerapan Perda.
Kabupaten Kutai Kerta Negara sebut Isnaini saat ini ingin memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi. “Ada hal-hal yang belum bisa sepenuhnya kami terapkan disana,”sebutnya.
Burerah, anggota Komisi IV lainnya menjelaskan, Kutai Kerta Negara pernah menjadi salah satu daerah dengan APBD terbesar di Indonesia. APBD itu menurutnya ditopang dari sektor pertambangan. Pendapatan asli daerah (PAD) ungkapnya hampir mencapai Rp400miliar. Namun sebenarnya kata Burerah, masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum dimaksimalkan. Salahsatunya mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
“Di sana (Kutai Kertanegar) ada ratusan menara yang berdiri. Namun itu belum signifikan memberi kontribusi. Karena itu kami ingin mengetahui seperti apa implementasinya di Kota Palu,”jelas Burerah.
Demikian halnya kata Isnaini mengenai program
penambahan jam pelajaran agama ditingkat SMP (Palu Kana mapande) yang saat ini sedang implementasi di Palu. Jika mendapat penjelasan rasional, maka bukan tidak mungkin program itu ujar Burerah bisa diterapkan di Kutai Kertanegara.
Sekkot Palu, Asri kemudian menjelaskan, terkait penerapan Perda Kota Palu pada prinsipnya dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Khususnya terhadap pengendalian menara telekomunikasi.
Menurutnya, satu hal yang terpenting adalah koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam mengawasi setiap rencana pembangunan menara.
“Intinya menara itu tidak kita biarkan berdiri sebelum memenuhi seluruh syarat yang berlaku. Kami ketat terhadap itu,”jelas Asri. Penjelasan demi penjelasan teknis penerapan Perda, selanjutnya disampaikan masing-masing OPD terkait.
(mdi/Palu Ekspres)
