PALU,PE – Keikutsertaan masyarakat dalam sebuah kebijakan proses pembangunan saat ini perlu terus didorong oleh semua pihak utamanya pemerintah. Salah satu langkah untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan itu melalui pembentukan forum lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).
“Kecendrungan melibatkan masyarakat muncul karena satu kesadaran kolektif yang dirasakan oleh para pelaku perencana dan pembangunan. Karena sebesar apapun sumber daya materil yang dimiliki suatu daerah itu tak akan memberi manfaat jika tidak mengikutsertakan masyarakat dalam keseluruhan rangkaian prosesnya,” ujar Sekretaris Kota Palu Drs Aminuddin Atjo saat mengukuhkan pengurus LPM Kota Palu, Rabu 29 Juli 2015 di kantor Walikota Palu.
Tanpa keikutsertaan masyarakat dapat berpotensi hilangnya inisiatif masyarakat dan memunculkan apatisme yang masif terhadap setiap hasil pembangunan. Hal itu menyebabkan sumber daya yang dibangun tidak memiliki umur kemanfaatan yang panjang. Bahkan lebih tragis lagi secara berangsur memudarkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
“Karena produk pembangunan yang dilakukan ternyata berbeda dan tidak bermanfaat secara utuh pada masyarakat,” ujar Sekkot.
Kondisi itu menurutnya memunculkan realitas bahwa kapasitas masyarakat hanya diperlakukan sebagai proyek gugur kewajiban semata. Dilaksanakan karena pembiayaannnya sudah terlanjur disiapkan tanpa adanya upaya dialog kembali.
“Biasanya dalam konteks proyek, masyarakat hanya sekadar diletakkan pada posisi sebagai objek yang butuh perhatian, belas kasihan, bantuan dan fasilitasi,” ujarnya.
Dalam kondisi seperti itu maka keberadaan agen pemberdayaan masyarakat yang ada dan hidup di masyarakat menjadi penting untuk mewarnai proses pembangunan di wilayah masing-masing. Keterlibatan agen pemberdayaan itu bisa disalurkan melalui musyawarah rencana pembangunan di wilayah masing-masing.
Dengan hadirnya LPM di tengah masyarakat, Sekkot berharap tidak akan terdengar lagi cerita minor tentang keberadaan pihak luar yang datang dengan segala programnya dan kemampuan keuangannya. Sebab kehadiran pihak luar hanya membuat masyarakat bersikap ketergantungan atas program yang dibawa pihak luar.
Pemkot katanya optimis, jika lembaga ini bisa berfungsi secara ideal maka akan ada berbagai inisiatif dan kreatifitas yang muncul dari masyarakat yang bergerak karena adanya agen pemberdayaan.(mdi).
