PALU EKSPRES, PALU– Wali Kota Palu Hidayat mempertimbangkan untuk menolak jatah hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial (Kemensos) jika hanya diberikan bagi pengungsi di hunian sementara (Huntara). Menurut dia, pengungsi yang tersebar di Kota Palu saat ini tidak hanya berada di Huntara. 30 persen diantaranya masih berada di shelter pengungsian atau shelter mandiri.
“Saya berfikir jika hanya untuk mereka di Huntara ini justru bisa memunculkan masalah sosial baru,” kata Hidayat, Jumat pekan lalu di ruang kerjanya.
Situasi daerah dan nasional saat ini masih dalam suasana politik. Hidayat mengaku kawatir, pemberian Jadup ke Huntara dimanfaatkan orang tidak bertanggungjawab untuk memanas manasi masyarakat.
“Kami tidak mau Palu ini kacau. Masih banyak momen politik setelah Pilpres yang bisa dimanfaatkan untuk memanasi situasi,”katanya. Ketentuan Jadup hanya untuk pengungsi di Huntara, hemat dia masih memungkinkan diubah. Agar hal tersebut bisa dibagikan secara merata sesuai dengan kondisi lapangan dan data milik Pemkot Palu.
Dia menyebut, meski tanpa Jadup dari Kemensos, APBD Pemkot Palu sebenarnya telah dialokasikan untuk Jadup. Yang dimulai sejak Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019.
“Sudah hampir Rp40miliar APBD kita gunakan untuk memenuhi Jadup. Bahkan untuk selanjutnya kami berencana menanggung beras bagi seluruh pengungsi,”ujarnya.
Untuk itu dia berharap, Kemensos bisa mempertimbangkan pembagian jadup secara merata. Agar hal ini tidak menjadi masalah sosial baru bagi sesama pengungsi.
Unek-unek ini juga disampikan Wali kota dihadapan Kasubdit Tata Kelola Logistik Bencana Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, M Nasution, saat penyaluran santunan ahli waris korban bencana Palu, Sabtu 11 Mei 2019.
Menanggapi hal itu, Nasution kepada Palu Ekspres menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemberian Jadup sudah diatur dalam sebuah ketentuan penanganan bencana bagi pengungsi. Menurut dia, Jadup bagi pengungsi di Huntara memang harus menjadi prioritas.
“Karena ketentuan memang begitu,”katanya.
Akan tetapi, terkait harapan wali kota, Nasution menyebut akan melakukan kajian-kajian. Termasuk mengkaji mengapa masih banyak pengungsi yang tidak mau ke Huntara.
“Soal Jadup penganggaran memang sesuai ketentuan. Namun kita coba ajukan apakah orang di shelter bisa dapat. Dan kami ingin mencari tahu kenapa mereka tidak pindah ke Huntara,”jelas Nasution.
Sementara terkait pola Pemkot Palu yang membagikan rata Jadup kepada seluruh pengungsi, Nasution mengaku akan didiskusikan lebih jauh. Akan ada tim yang melakukan kajian terhadap pola demikian.
“Ini soal kebijakan. Tim nantinya akan memvalidasi dan menilai. Apakah bisa di cover atau tidak. Karena prinsipnya asalkan itu korban bencana. Bagi kami Ikuti dulu ketentuan yaitu prioritas yang ada di Huntara,”demikian Nasution.
(mdi/palu ekspres)
