PALU, PE – Ketua KPU Sulteng Sahran Raden menyampaikan unek-uneknya terkait penyelenggaraan Pilkada serentak Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) dan Buol tahun 2017.
Sahran menyebut, salahsatu fungsi KPU Sulteng terhadap Pilkada dua kabupaten itu adalah supervisi dan monitoring. Sebagai satu kesatuan, secara hirarki KPU Kabupaten Bangkep dan Buol harus senantiasa mendapat pantauan dan pembinaan KPU Sulteng.
“Sebab jika terjadi masalah dalam proses Pilkada disana, itu otomatis akan dialihkan atau ditake over oleh KPU Sulteng,”kata Sahran.
Hal itu ia kemukakan didepan Anggota DPD-RI daerah pemilihan (Dapil) Sulteng dalam sebuah rapat diskusi kesiapan Pilkada Bangkep dan Buol, senin (13/2) di kantor KPU Sulteng.
Menurut Sahran Raden, pihaknya sedikit terhambat dalam supervisi dan monitoring lantaran ketiadaan anggaran. Supervisi dan monitoring menurutnya cukup urgensi dalam rangka melakukan upaya dalam rangka menyukseskan Pilkada di dua kabupaten tersebut.
“Terus terang tahun 2016 ini kami ‘ngos-ngosan karena tidak ada anggaran itu. Ini penting agar upaya pencegahan terhadap hal-hal negatif Pilkada dapat dilakukan secara komprehensif,”sebutnya.
Usulan dana supervisi dan monitoring ungkap Sahran telah diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulteng). Namun menurutnya hingga saat ini Pemprov belum memberi respon.
“Kita minta ke pemerintah tapi sampai hari ini belum difasilitasi. Padahal itu penting,”curhat Sahran Raden. Untuk Sahran berharap permasalahan dana ini bisa menjadi perhatian semua pihak. Utamanya Pemprov Sulteng dan pemerintah pusat.
“Namun untuk kondisi secara umum KPU pada prinsipnya sudah siap menggelar Pilkada itu. Karena komunikasi tetap kita upayakan melalui sambungan aplikasi online,”terang Sahran.
Sementara itu Anggota KPU Nahardi menyebutkan, permasalahan yang muncul dalam Pilkada serentak di Sulteng adalah terkait sengketa pendaftaran pasangan calon (Paslon). Menurut Nahardi, masalah yang sering mengemuka adalah konflik internal partai politik (Parpol) dalam proses pengusulan paslon.
“Biasanya terjadi perbedaan antara pusat dan daerah yang berdampak dalam proses pendaftaran. Karena konflik itu, terkadang Parpol lambat mendaftarkan Paslonnya,”sebut Nahardi.
Nahardi juga menyebutkan soal modul baru politik uang. Contohnya terjadi di Pilkada Bangkep. Modusnya dengan menjadikan pemilih sebagai relawan atau tim pemenangan salahsatu Paslon sehingga mudah untuk memberi honor.
Selain itu Nahardi juga menyinggung soal keterlibatan ASN dalam proses Pilkada. “Ini soal netralitas ASN. Netralitas itu bukan hanya sebatas terlibat langsung dalam kampanye atau sosialisasi. Namun temuan kami ASN turut menyumbang dana pada Paslon tertentu,”beber Nahardi.
Sedangkan Anggota KPU Syamsul dalam kesempatan itu mengangkat permasalahan terkait surat panggilan memilih atau formulir C6. Menurutnya, formulir C6 ini masih sering menjadi polemik ditingkat pemilih.
Masih terjadi kata Nahardi pendistribusian C6 kepada pemilih yang tidak berhak. Sebaliknya, ada pemilih yang berhak namun tidak mendapat C6. Menaggapi, Anggota DPD-RI Nurmawati Dewi Bantilan (NDB) berjanji akan menindaklanjuti seluruh hambatan tersebut.
Namun, terkait ketiadaan anggaran supervisi-monitoring, NDB berjanji akan menindaklanjuti secara khusus. Pasalnya kata NDB, supervisi dan monitoring sifatnya cukup urgen dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada.
“Kalau Sulteng kemudian tidak berhasil mencapai target meningkatkan partisipasi pemilih, salahsatunya mungkin lantaran tak ada dukungan anggaran untuk supervisi dan monitoring itu,”jelas NDB.
Menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian Pemda setempat. Pihaknya berjanji akan mendorong permasalahan ini ketingkat pemerintah pusat.
“Selain solusi dari Pemda setempat. Kami akan berupaya mendorong sedapat mungkin anggaran supervisi dan monitoring masuk dalam APBN,”jawab NDB kepada Palu Ekspres usai pertemuan itu.
(mdi/Palu Ekspres)
