PALUEKSPRES, PALU– Pejabat PPK Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Fandhika menyampaikan bahwa ada pemindahan tempat untuk Pelabuhan Donggala karena pada pelabuhan lama tidak memungkinkan lagi dibangun akibat dampak bencana yang terjadi.
“Kalau untuk penyesuaian Tata Ruang Perhubungan Darat sepertinya tidak menjadi masalah tetapi khusus perhubungan laut perlu penyesuaian,” kata Fandhika kepada Wakil Gubernur Sulteng Ma’mun Amir saat melakukan kunjungan konsultasi konsultan ADB Cipta dan PPK Dirjen Perhubungan Laut, tentang rekontruksi pascabencana pembangunan Pelabuhan Wani, Pantoloan dan Donggala bertempat di ruang Kerja Wagub, Rabu, 27 Oktober 2021.
Fandhika mengatakan rekonstruksi pembangunan Pelabuhan Wani, Pantoloan dan Donggala kiranya dapat dimasukkan dalam perubahan Tata Ruang Laut Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Wagub menyampaikan bahwa untuk peningkatan konektifitas jalur laut menuju ibu Kota negara baru, Gubernur Sulteng saat ini sudah memprogramkan pembangunan Pelabuhan Kasimbar dan Pelabuhan Tambu. Kementerian Perhubungan diharapkan dapat mengambil peran dan mendukung pembiayaan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.
“Karena pelabuhan tersebut ke depan memiliki peran strategis untuk percepatan distribusi kebutuhan ibu kota negara baru,” tandas wagub seperti dalam siaran pers Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng yang diterima Palu Ekspres, Rabu, 27 Oktober 2021.
Wagub juga menyampaikan bahwa kualitas sarana perhubungan seperti pelabuhan laut, Bandar udara dan terminal darat, merupakan citra pembangunan suatu daerah. Untuk itu diharapkan Kementerian Perhubungan memperhatikan peningkatan kualitas sarana perhubungan di Sulawesi Tengah.
Wagub juga meminta agar usulan penyesuaian rencana tata ruang laut khususnya pembangunan pelabuhan dapat berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Sulteng agar kesesuaian tata ruang untuk pembangunan Pelabuhan laut sudah masuk dalam perubahan tata ruang provinsi yang saat ini dalam proses pematangan untuk pengesahannya.
Kepada Dinas Perhubungan Wagub meminta dapat menata manajemen pengelolaan pelabuhan agar tidak terjadi permasalahan termasuk dalam hal pembinaan buruh di pelabuhan. (aaa/paluekspres)
