Tiga KIH belum optimal terisi. Kawasan Industri Halal (KIH) Indonesia telah berdiri selama beberapa tahun. Namun tingkat keterisian tiga KIH tersebut masih belum optimal.
Karena itu, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan tengah membahas kendala kendala yang dihadapi KIH agar para pengusaha mau masuk ke dalam KIH tersebut seperti dalam keterangan pers setwapres, Selasa.
Baca juga : gubernur-sulteng-kembali-tegaskan-peningkatan-fiskal-daerah-sebagai-prioritas
“Sedang di lakukan penelitian, upaya upaya apa, kendala apa, antara lain yang bersifat insentif, baik itu fiskal maupun non fiskal.”
Demikian Wapres K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan pers usai memimpin Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/12/2022).
Baca juga : akselerasi-pemulihan-ekonomi-sudah-di-jalur-yang-tepat
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam keterangan persnya, pemerintah telah menyiapkan insentif untuk menarik investor ke KIH bukan hanya dari sisi kebijakan fiskal, tetapi juga dari sisi non fiskal.
“Terutama di Bintan dan Kepri, sehingga bisa menjadi global hub dan meningkatkan value chain industri halal dunia,” ujar Menteri Sri Mulyani.
Baca juga : pertumbuhan-industri-nikel-harus-menjadi-motor-peningkatan-fiskal-daerah-sulteng
Sebelumnya dalam rapat, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat melaporkan, hingga Desember 2022, keterisian Modern Halal Valley Cikande sebesar 19%, Halal Industri Parks Sidoarjo 33,1%, dan Bintan Inti Halal Hub 4,7%.
“Perlu dukungan Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan integrasi industri dari hulu ke hilir di 3 KIH tersebut,” imbuh Taufik.
Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers usai rapat, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Serta Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar, dan Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat. (aaa/PaluEkspres)
