PALU EKSPRES, PALU – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR -RI, Muhidin Mohamad Said, memastikan pemulihan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang benar. Di satu, sisi DPR ungkap Muhidin bisa memahami memahami pengantar dan keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022, disusun dalam kondisi ketidakpastian ekonomi. Ini karena dipicu oleh pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.
KEM-PPKF menurut Anggota Fraksi Golkar ini, menjadi suatu hal yang penting. Karena akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Sebelum memasuki fase pembahasan di Badan Anggaran dan komisi terkait di DPR RI, ia mengingatkan beberapa catatan penting yang bisa menjadi pertimbangan.
Pertama, Kebijakan Fiskal Tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural konsisten dengan RKP. Kebijakan fiskal tahun 2022 tegas Muhidin, harus konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Kebijakan fiskal tahun 2022, perlu mendapat penekanan pada upaya untuk pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal.
Ia menyebut, kebijakan reformasi struktural tidak bisa dilepaskan dari program penguatan institusional dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan implementasi UU Cipta Kerja. Sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas dengan perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki daya saing tinggi.
Kedua, keberhasilan vaksinasi menjadi prasyarat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional Tahun 2022. Pemerintah tetap harus fokus menuntaskan program vaksinasi pada tahun 2022. Berbagai langkah yang sudah dilakukan selama ini, sambungnya, seperti peningkatan kapasitas perawatan, penerapan protokol kesehatan, serta pembatasan aktivitas, perlu terus diintensifkan. ”Ini agar penyebaran virus Covid-19 bisa terus ditekan. Pemerintah harus memastikan supply vaksin yang cepat dan memadai untuk tahap selanjutnya bisa dilakukan. Dengan demikian target herd immunity bisa tercapai,” tandasnya.
Poin ketiga, keberlanjutan pemulihan ekonomi menurut mantan Ketua Kadin Sulteng ini, trendnya terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Setelah mengalami kontraksi -5,32 persen di triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi terus berada pada tren membaik. Pada triwulan satu 2021 masih terkontraksi -0,74 persen.
Masih menurut Muhidin, beberapa indikator ekonomi dan bisnis nasional menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Perkembangan positif tersebut menunjukkan adanya sinyal kuat perbaikan pada kondisi bisnis, seiring dengan naiknya permintaan baru, termasuk dari luar negeri. ”Sehingga diharapkan, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 bisa mencapai 5,2 – 5,8 persen,” tambah Muhidin lagi
Keempat, menyangkut pemulihan daya beli dan konsumsi Mmasyarakat kunci pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menurut Muhidin, perlu terus mengupayakan pemulihan daya beli dan konsumsi masyarakat, agar memacu pertumbuhan ekonomi. Kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan PDB mencapai 60 persen. Karena itu, pemerintah perlu terus menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial. Selain itu mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid-19. Termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit.
Terakhir lanjut Muhidin, pemerintah harus menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal efektif, prudent, dan sustainable dapat berjalan optimal. Dikatakannya, kebijakan fiskal tahun 2022 harus memberikan pondasi yang kokoh untuk konsolidasi dan pengendalian risiko fiskal yang kemungkinan terjadi. APBN 2022 sebutnya, memegang peranan penting sebelum kembali pada kondisi defisit anggaran yang normal pada tahun 2023.
Oleh sebab itu, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan serta manajemen utang yang aman dan terkendali, menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan road map yang sudah direncanakan pada APBN 2022, bisa tercapai dengan baik. Dimana, Keseimbangan primer akan berada dikisaran -2,31 s/d -2,65 persen PDB. Defisit akan semakin mengecil ke -4,51 s.d. -4,85 persen PDB. Rasio utang tetap terkendali di kisaran 43,76 s.d. 44,28 persen PDB.
Saya melihat KEM-PPKF yang sudah disampaikan pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat. Yakni mempercepat pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. Kami akan selalu memantau kebijakan ekonomi pemerintah, memastikan semua kebijakan menjadi katalisator yang efektif, efisien dan solutif bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya. (kia-palu ekspres)
