Perang, Diplomasi, Aru Palakka, dan Perubahan Peta Politik Sulawesi Selatan pada abad ke-17
Perjanjian Bongaya merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Perjanjian yang disepakati antara Kesultanan Gowa-Makassar dan VOC tersebut tidak hanya mengakhiri salah satu tahap peperangan antara kedua pihak, tetapi juga menghasilkan perubahan dalam hubungan politik, perdagangan, dan kekuasaan di kawasan Sulawesi Selatan. Buku biografi Cornelis Janszoon Speelman karya F. W. Stapel memberikan gambaran cukup rinci mengenai peranan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1681-1684 ini, dalam konflik tersebut serta proses militer dan diplomatik yang mengarah pada Perjanjian Bongaya.
Dalam konteks ini, Raja ke-16 Gowa Sultan Hasanuddin (12 Januari 1631 – 12 Juni 1670) dan Cornelis Janszoon Speelman (2 March 1628 – 11 January 1684) dapat ditempatkan sebagai dua tokoh utama yang mewakili kepentingan politik yang berbeda. Sultan Hasanuddin berusaha mempertahankan kedudukan Gowa-Makassar sebagai kekuatan politik dan perdagangan yang memiliki hubungan luas dengan berbagai kerajaan serta pedagang asing. Sementara itu, Speelman menjalankan mandat VOC untuk memperkuat kedudukan perusahaan dagang Belanda dan membatasi aktivitas perdagangan pihak-pihak lain di wilayah yang dianggap penting bagi kepentingan VOC.
Stapel mencatat bahwa pada 5 Oktober 1666 pemerintah VOC di Batavia mengambil keputusan untuk mempersiapkan ekspedisi ke Makassar dan menunjuk Speelman sebagai pemimpinnya. Speelman memperoleh kedudukan sebagai Superintendent, Admirael, Krijgsoverste en Commissaris untuk kawasan timur, termasuk Makassar, Ternate, Ambon, dan Banda. Penunjukan tersebut berkaitan dengan pengalaman Speelman serta pengetahuannya mengenai kepentingan dan kebijakan VOC di kawasan tersebut.
Ekspedisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Makassar tidak lagi dipandang VOC semata-mata sebagai perselisihan perdagangan. Penggunaan kekuatan militer menjadi bagian dari strategi untuk memperoleh posisi yang lebih kuat dalam hubungan dengan Gowa-Makassar. Dengan demikian, konflik tersebut memiliki dimensi politik dan ekonomi yang saling berkaitan. Bagi VOC, keberhasilan militer diperlukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kepentingan dagang secara lebih efektif.
Dari pihak Gowa-Makassar, Sultan Hasanuddin menghadapi tuntutan yang pada dasarnya berkaitan dengan pembatasan hubungan dagang dan politik kerajaan. Posisi Gowa sebagai pusat perdagangan regional menjadikan persoalan tersebut penting. Makassar memiliki hubungan dengan berbagai kelompok pedagang dan kerajaan di kawasan timur Nusantara. Karena itu, pembatasan terhadap perdagangan dan hubungan luar negeri berarti pula pembatasan terhadap ruang politik Gowa.
Dalam perjalanan perang, Speelman tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukan VOC. Ia juga memperoleh dukungan dari sejumlah kekuatan lokal, terutama Raja ke-15 Bone, Aru Palakka ((1634–1696) dan pasukan Bugis. Dalam sumber Stapel, Palakka tercatat sebagai salah satu tokoh yang berada bersama pasukan sekutu VOC. Kehadirannya mempunyai arti penting karena konflik antara Gowa dan Bone telah berlangsung sebelum ekspedisi VOC. Dengan demikian, perang Makassar juga berkaitan dengan dinamika politik antarkerajaan di Sulawesi Selatan.
Keterlibatan Aru Palakka perlu ditempatkan dalam konteks tersebut. Ia bukan sekadar pelengkap kekuatan militer VOC, melainkan tokoh lokal yang memiliki kepentingan politik sendiri. Kerja sama dengan VOC memberikan kesempatan bagi kekuatan Bone untuk memperoleh posisi yang lebih baik dalam menghadapi dominasi Gowa. Pada saat yang sama, bagi VOC, dukungan Aru Palakka memberikan keuntungan strategis karena VOC tidak harus menghadapi kekuatan Gowa hanya dengan pasukan Eropa.
Perang kemudian berkembang menjadi konflik yang tidak hanya berlangsung di pusat kekuasaan Gowa, tetapi juga menyentuh wilayah dan sumber daya yang menopang kekuatan ekonomi kerajaan. Strategi militer seperti serangan terhadap wilayah pesisir, penghancuran permukiman dan persediaan pangan menunjukkan bahwa perang memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Pada tahap berikutnya, kekuatan militer dan perkembangan situasi politik membuka ruang bagi diplomasi. Stapel mencatat bahwa setelah berbagai perkembangan di medan perang, komunikasi antara pihak Makassar dan Speelman mulai dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peperangan dan diplomasi berjalan secara beriringan. Kekuatan militer digunakan untuk memperoleh posisi tawar, sedangkan perundingan digunakan untuk mengubah posisi tersebut menjadi kesepakatan politik yang lebih permanen.
Perjanjian Bongaya kemudian menjadi instrumen utama untuk mengatur hubungan baru antara Gowa-Makassar dan VOC. Isi perjanjian menunjukkan bahwa VOC memperoleh keuntungan yang tidak terbatas pada persoalan kompensasi perang. Salah satu ketentuan utama memberikan VOC hak monopoli perdagangan. Pedagang Inggris dan Portugis dikeluarkan dari Makassar, sementara sejumlah ketentuan perdagangan lainnya membatasi ruang aktivitas ekonomi pihak-pihak non-VOC.
Ketentuan tersebut mempunyai arti penting karena mengubah kedudukan Makassar dalam jaringan perdagangan regional. Sebelumnya, Makassar berkembang sebagai pelabuhan yang terbuka bagi berbagai kelompok pedagang. Setelah Bongaya, ruang perdagangan tersebut menjadi jauh lebih terbatas dan VOC memperoleh posisi yang lebih dominan.
Perjanjian itu juga mengatur persoalan benteng. Sejumlah benteng harus dihancurkan, sementara hanya beberapa benteng yang dipertahankan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dengan demikian, Bongaya tidak hanya mengatur perdagangan, tetapi juga mengatur kemampuan politik dan militer Gowa. Pembatasan terhadap benteng berarti pembatasan terhadap kemampuan kerajaan untuk mempertahankan wilayah dan menjalankan kekuasaannya secara mandiri.
Aspek ekonomi dalam perjanjian juga cukup jelas. Gowa diwajibkan membayar biaya perang dalam jumlah yang besar, yaitu 250.000 rijksdaalders (bila dihitung dengan kurs saat ini, nilainya Rp5.7 miliar, setara dengan 625.000 Gulden pada saat itu – red). Selain itu, terdapat kewajiban lain yang berkaitan dengan kompensasi terhadap VOC. Dengan demikian, perjanjian tersebut menempatkan Gowa pada posisi yang secara ekonomi lebih terbebani setelah perang.
Bongaya juga memberikan pengaruh terhadap hubungan politik Gowa dengan kerajaan-kerajaan lain. Sultan Hasanuddin harus mengurangi atau melepaskan klaim serta pengaruh tertentu terhadap wilayah seperti Sumbawa, Buton, dan sejumlah kerajaan di sekitarnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa VOC tidak hanya berusaha memperoleh keuntungan perdagangan, tetapi juga membatasi ruang pengaruh politik Gowa di kawasan timur Nusantara.
Dalam perspektif tersebut, Perjanjian Bongaya dapat dipahami sebagai perubahan struktur kekuasaan. Gowa-Makassar tidak lagi memiliki kebebasan yang sama dalam menentukan hubungan perdagangan dan politiknya. Sebaliknya, VOC memperoleh kedudukan yang semakin kuat sebagai kekuatan eksternal yang ikut menentukan hubungan antarkerajaan di kawasan tersebut.
Peranan Aru Palakka menjadi semakin penting dalam perubahan tersebut. Kekalahan Gowa memberikan kesempatan bagi Bone untuk memperkuat kedudukannya. Hubungan antara Bone dan VOC kemudian berkembang menjadi salah satu unsur penting dalam konfigurasi politik baru Sulawesi Selatan. Dengan demikian, perubahan politik setelah Bongaya bukan semata-mata perpindahan pengaruh dari Gowa kepada VOC, tetapi juga melibatkan perubahan keseimbangan antara kerajaan-kerajaan lokal.
Namun, Bongaya tidak serta-merta mengakhiri seluruh perlawanan Gowa. Bahkan dalam buku Stapel terdapat indikasi bahwa pihak VOC sendiri masih meragukan sepenuhnya ketahanan perdamaian yang telah dibuat. Speelman tetap mempertahankan kekuatan armadanya untuk sementara waktu di Makassar.
Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian tidak selalu identik dengan berakhirnya konflik. Perjanjian Bongaya merupakan hasil dari suatu proses perang dan negosiasi, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada perubahan hubungan kekuasaan di lapangan. Dalam perkembangan selanjutnya, konflik antara Gowa dan VOC beserta sekutunya masih berlangsung hingga jatuhnya Somba Opu pada 1669.
Salah satu simbol penting dari perubahan tersebut adalah Benteng Ujung Pandang. Setelah berada di bawah penguasaan VOC, benteng tersebut kemudian diberi nama Rotterdam, mengikuti nama kota kelahiran Speelman. Dalam sumber Stapel disebutkan bahwa perubahan nama tersebut dilakukan setelah benteng diperoleh VOC.
Perubahan nama tersebut dapat dilihat sebagai simbol perubahan penguasaan politik. Benteng yang sebelumnya merupakan bagian dari sistem pertahanan Gowa kemudian menjadi salah satu pusat kekuasaan VOC di Makassar. Dengan demikian, perubahan fungsi benteng memperlihatkan bagaimana hasil perang dan perjanjian kemudian diterjemahkan ke dalam penguasaan ruang secara konkret.
Jika dilihat secara keseluruhan, Perjanjian Bongaya mempunyai tiga konsekuensi utama. Pertama, Gowa-Makassar kehilangan sebagian ruang politik dan ekonominya. Kedua, Bone memperoleh kesempatan memperkuat kedudukannya melalui hubungan dengan VOC. Ketiga, VOC memperoleh posisi yang lebih kuat dalam menentukan perdagangan dan hubungan politik di Sulawesi Selatan.
Karena itu, Perjanjian Bongaya sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai perjanjian damai antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Perjanjian tersebut merupakan bagian dari proses perubahan struktur kekuasaan di Sulawesi Selatan. Perang menghasilkan perubahan keseimbangan kekuatan, sedangkan diplomasi kemudian memberikan bentuk hukum dan politik terhadap perubahan tersebut.
Buku F. W. Stapel menarik karena memberikan perhatian besar kepada Speelman dan aktivitas VOC. Dari sudut pandang historiografi, hal ini juga perlu diperhatikan secara kritis. Speelman merupakan pejabat VOC dan sumber-sumber yang digunakan dalam buku banyak berasal dari arsip serta dokumen VOC. Karena itu, narasi mengenai kemenangan VOC dan peran Speelman perlu dibaca bersama perspektif sejarah Gowa, Bone, Makassar, dan masyarakat lokal.
Dalam konteks itu, Sultan Hasanuddin tidak semata-mata dapat diposisikan sebagai pihak yang kalah dalam perang. Ia merupakan penguasa yang mempertahankan posisi politik Gowa dalam menghadapi tekanan VOC. Sebaliknya, Speelman bukan hanya seorang komandan militer, tetapi juga pelaksana strategi VOC yang menggabungkan kekuatan militer, diplomasi, dan kepentingan perdagangan.
Aru Palakka berada di antara dua kekuatan tersebut sebagai tokoh lokal dengan kepentingan politiknya sendiri. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sejarah Sulawesi Selatan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan kolonial dan kerajaan besar, tetapi juga oleh persaingan dan kerja sama antarelite lokal.
Pada akhirnya, arti penting Bongaya terletak pada perubahan yang berlangsung setelah perjanjian tersebut. Gowa kehilangan sebagian ruang politik dan ekonominya, Bone memperoleh kedudukan yang lebih kuat, sedangkan VOC berhasil memperluas pengaruhnya atas perdagangan dan politik kawasan. Perubahan tersebut menjadi salah satu tahap penting dalam proses pembentukan tatanan politik baru di Sulawesi Selatan.
Dengan demikian, membaca kembali Perjanjian Bongaya melalui karya F. W. Stapel tidak hanya membantu memahami bagaimana Speelman memenangkan perang melawan Gowa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perang, diplomasi, kepentingan ekonomi, dan persaingan politik lokal saling berhubungan dalam membentuk sejarah Sulawesi Selatan pada abad ke-17.
Bibliografi
Stapel, F. W. Cornelis Janszoon Speelman. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1936. XII + 220 hlm., dilengkapi ilustrasi.
Buku ini merupakan biografi historis Cornelis Janszoon Speelman dan memuat uraian mengenai perjalanan kariernya dalam VOC, termasuk ekspedisi Makassar, proses perang melawan Gowa, Perjanjian Bongaya, serta perkembangan politik VOC di kawasan Indonesia bagian timur. Dalam buku tersebut, pembahasan mengenai perang Makassar juga merujuk pada karya Stapel sebelumnya, Het Bongaaisch Verdrag.
Catatan bibliografis: file yang digunakan dalam ulasan ini merupakan salinan digital teks Cornelis Janszoon Speelman. Pada halaman pembuka yang tersedia, yang terbaca jelas adalah judul dan nama pengarang, sedangkan informasi penerbitan tidak tercantum pada halaman tersebut. Data kota penerbit, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman di atas diverifikasi dari katalog bibliografis eksternal.
