Dipaparkan Fathurahman, formasi CPNS yang akan diusulkan untuk lingkup Pemprov NTB yaitu jabatan guru SMA/SMA, dokter umum dan spesialis, perawat ahli, perawat terampil, analis pelabuhan, analis pelayanan usaha, mineral dan batubara, teknik jalan, jembatan ahli pratama dan lain-lain.
“Itu beberapa contoh formasi yang akan kita buka. Nanti bisa saja bertambah sesuai dengan kebutuhan Pemprov,” terangnya.
Fathurahman meyakini, untuk formasi di tingkat kabupaten/kota juga tidak terlalu berbeda jauh. Pemprov akan merekrut guru SMA/SMK karena memang telah menjadi kewenangannya.
Begitu juga dengan pemkab/kota tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan yang ada.
Untuk proposal pengusulan CPNS sendiri, sampai saat ini belum dilakukan. Pemprov masih menunggu berkasnya lengkap. Termasuk usulan dari kabupaten/kota karena akan disatukan untuk dikirim ke pusat.
“Kita kan sudah surati SKPD di pemprov dan pemkab/kota juga, tinggal menunggu semuanya rampung, barulah kita kirim ke pusat,” ucap Fathurahman.
Untuk jadwal pengusulan ke pusat, Fathurahman memprediksi bisa dilakukan pekan depan. Setelah semuanya rampung, kuota CPNS secara mendetail di seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) juga akan jelas. Termasuk formasi apa saja yang dibutuhkan setiap daerah.
Dalam proposal yang masih dirampungkan, harus dijabarkan secara rinci kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan serta analisis beban kerja.
Mengingat rekrutmen kali ini paska moratorium dua tahun, Kementerian meminta untuk jabatan yang lebih spesifik dan membutuhkan keahlian khusus.
Selain rekrutmen yang dibutuhkan untuk guru spesifik, dokter, perawat dan jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, NTB juga membutuhkan PNS untuk tenaga khusus yang memiliki kemampuan di bidang perhubungan dan IT alias Tekhnologi Informasi.
“Kita kan kekurangan untuk tenaga IT yang ahli komputer,” katanya.
Rekrutmen tahun ini benar-benar mengutamakan kualitas. Mulai dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus minimal 3,8. Namun secara detail, dirinya belum mengetahui tekhnis rekrutmen.
Pihaknya hanya mempersiapkan proposal usulan. Kemudian setelah itu tinggal menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Terdapat berbagai kemungkinan untuk mekanisme rekrutmen. Bisa saja pemerintah pusat yang langsung melakukan rekrutmen. Ada juga kemungkinan diserahkan ke Pemprov atau Pemda masing-masing.
“Hari Rabu kita ada Rakor BKD se-Indonesia, salah satu yang akan dibahas tentang rekrutmen ini,” terangnya.
Kepada semua pemkab/kota, Fathurahman mengimbau untuk membuat usulan yang memperhatikan potensi daerah. Jangan sampai kesempatan pembukaan CPNS menjadi sia-sia dan kurang berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan daerah.
(zwr)
