PALU EKSPRES, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir berharap agar langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia HTI harus konstitusional serta dalam koridor undang-undang.
Menurutnya, pembubaran harus berlaku umum terhadap gerakan apa pun yang berlawanan dengan pancasila dan UUD 1945 “Termasuk gerakan komunisme dan separatisme,” katanya, kemarin.
Haedar menengaskan, bahwa Muhammadiyah tegas menyatakan bahwa Indonesia dengan Pancasila merupakan Darul Ahdi wa Syahadah (negara kesepakatan), untuk itu,seluruh komponen bangsa harus setuju terhadap dasar negara Indonesia.
“Tidak ada yang boleh bertentangan dengan prinsip dan keberadaan NKRI yang didirikan tahun 1945,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qaumas pun menyataka dukungan penuh atas langkah pemerintah yang akan membubarkan HTI.
Menurutnya, langkah tersebut sangat tepat jika melihat track record HTI yang terus merongrong Pancasila dan NKRI.
