PALU EKSPRES, PALU – Proses pemilihan Calon Wakil Gubernur Sulteng akan kembali titik nol, jika DPRD Sulteng menyahuti tawaran penambahan item pada tata tertib (tatib) untuk mengakomodir tiga nama calon, dan selanjutnya dilaksanakan pra pemilihan sebagaimana hasil konsultasi ke Dirjen Otda Kemendagri.
Tawaran itu merupakan upaya bijak untuk menyelesaikan tarik ulur pada proses pemilihan cawagub pengganti Almarhum Sudarto. Namun di sisi lain, tawaran Dirjen Otda Kemendagri tersebut memaksa Pansus kembali dibentuk karena di luar domain Panlih.
Anggota Panitia Pemilihan (Panlih) Cawagub Sulteng, H. Rusli Dg Palabbi mengatakan, rekomendasi Dirjen Otda yang salah satunya menawarkan penambahan item pada tatib dengan klausul pra pemilihan untuk mengakomodir tiga nama yang diajukan oleh koalisi partai pengusung “Teruskan”, merupakan kewenangan panitia khusus (Pansus) pemilihan Cawagub.
Sedangkan pansus telah dibubarkan setelah terbentuknya panitia pemilihan (Panlih) melalui rapat paripurna DPRD Sulteng pada 27 Maret 2017 silam. Ini artinya, DPRD melalui paripurna harus kembali membentuk pansus untuk mengakomodir tawaran Dirjen Otda tersebut dan proses pemilihan kembali titik awal.
“Pansus sudah bubar, apakah dibentuk lagi pansus, semua dikembalikan kepada teman-teman di dewan,” ujar H. Rusli Dg Palabbi di ruang kerjanya di kantor DPRD Sulteng, beberapa hari lalu.
Sekretaris DPW PAN Sulteng ini meyakini, tawaran penambahan item pada Tatib tersebut akan menimbulkan pro kontra di internal dewan. Terlebih lagi, Panlih selama ini sudah bekerja kemudian mundur beberapa langkah untuk kembali membentuk pansus.
Untuk diketahui katanya, hasil konsultasi Bagian Otda Setdaprov Sulteng ke Dirjen Otda Kemendagri baru-baru ini, merekomendasikan tiga poin antara lain, DPRD Sulteng melarang voting namun mengedepankan musyawarah mufakat.
Berikutnya, menyerahkan ke DPP masing- masing parpol berembuk untuk mendapatkan dua dari tiga nama. Tawaran terakhir, DPRD Sulteng menggelar pra pemilihan. Jika hasil pra pemilihan itu ada tiga nama yang masuk maka DPRD Sulteng menambahkan item dalam tatib pemilihan menjadi tiga orang.
“Prinsipnya tidak boleh ada voting. Harus musyawarah mufakat,” katanya.
Menurut Rusli, mengerucutkan dua nama Cawagub melalui musyawarah, kelihatannya juga masih sulit ditempuh karena hasil rapat koalisi parpol pengusung telah menyepakati tiga nama yakni, Moh. Hidayata Lamakarate, Zaenal Daud dan Oscar Paudi.
“Kecuali kalau ada satu nama yang legowo mundur untuk kepentingan pembangunan daerah kita ini, itu jauh lebih bagus. Kasihan pak Gubernur selama ini bekerja sendiri tanpa ada wakilnya,” ujar anggota Komisi I DPRD Sulteng ini.
Sekretaris Panlih Cawagub Sulteng, Erwin Lamporo saat bincang-bincang dengan wartawan di ruang kerjanya mengatakan, rekomendasi Dirjen Otda yang salah satu poinnya menawarkan perubahan Tatib pemilihan Cawagub Sulteng, adalah langkah mundur dari proses tahapan pemilihan Cawagub pengganti Almarhum Sudarto dan ibaratnya kembali ke titik nol.
Ia menyarankan, permasalahan tiga nama cawagub sebaiknya dituntaskan lebih dulu di internal parpol pengusung untuk mengerucutkan menjadi dua nama Cawagub. Memaksakan menyerahkan tiga nama calon ke Panlih, sama saja menabrak Tatib yang sudah dilembar daerahkan.
Sehingga, sangat keliru kalau opini yang berkembang menyebutkan permasalahan tiga nama cawagub, bolanya ada di DPRD. “Bolanya sebenarnya ada di parpol pengusung,” tegas politisi Hanura Sulteng ini.
Kerja-kerja keras Pansus selama ini tambahnya, terkesan sia-sia karena harus memulai lagi dari pembahasan pansus, sedangkan saat ini tahapannya sudah ada di Panlih dan agenda pemilihannya sudah dijadwalkan, yakni 5 Juni 2017.
(fit/Palu Ekspres)
