PALU EKSPRES, JAKARTA – Sejumlah anggota Komisi XI DPR rupanya sudah menaruh kecurigaan cukup lama terhadap pemberian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait laporan keuangan kementerian atau lembaga. Hal ini karena ada celah untuk melakukan tindakan korupsi.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, BPK dalam setiap rapat kerja selalu diberondong pertanyaan oleh anggota dewan terkait parameter apa yang dilakukan dalam menyatakan pemberian opini tersebut. Sebab, ada dugaan praktik jual beli opini, di lingkungan kementerian dan lembaga.
“Karena opini BPK ini memiliki indikasi sangat koruptif. Tapi saya terkejut juga,” ujar Hendrawan saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (27/5).
Terkait adanya OTT KPK terhadap auditor BPK ini, ia justru bersyukur, sebab lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini, bisa mengungkap tabir praktik jual-beli laporan keuangan. Ia tak bisa membayangkan jika hal ini praktik culas ini terus berjalan.
“Apa yang dilakukan KPK ini merupakan kabar gembira juga buat DPR,” tuturnya.
Dengan adanya kasus ini, ia berharap, ke depan BPK bisa memperbaiki kinerjanya dalam memberikan opini terhadap kementerian atau lembaga. Sehingga tidak ada lagi produk transaksi jual beli opini.
“Harus membangun tata kelola yang baik, yang cirinya adalah transparan, terbuka dan akuntabel,” tegasnya.
Sebelumnya, tujuh orang telah diamankan dalam OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes -PDTT. Dua diantaranya yakni pejabat Kemendes,PDT, dan Transmigrasi, serta dua auditor BPK.
(cr2/JPG)
