PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk keempat kalinya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selama periode jabatan Gubernur Longki Djanggola sejak 2011 hingga 2017 ini, Pemprov Sulteng telah meraih WTP pada tahun anggaran 2012, 2014 dan 2015 kemudian tahun anggaran 2017 ini.
Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tengah Bayu Sabartha pada Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2016 di DPRD Sulteng di Palu, Jumat (2/5) mengatakan pencapaian WTP tersebut adalah yang keempat kalinya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD SUlteng Prof. Aminuddin Ponulele dan dihadiri Gubenur Longki Djanggola, Plt Sekretaris Provinsi Derry B. Djanggola dan unsur kepala organisasi perangkat daerah lainnya.
Menurut Bayu hasil penyusunan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan.
Pemerintah daerah juga dinilai telah menyusun dan merancang unsur-unsur pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyambut gembira atas hasil kerja keras jajaran pemerintah daerah tersebut sehingga kinerja laporan keuangan dari tahun ke tahun semakin membaik.
“Saya berterima kasih pada aparatur daerah yang telah bekerja keras sehingga tahun ini kita kembali menerima apresiasi yang sangat baik dari BPK RI dalam bentuk opini WTP. Penghargaan yang diberikan ini sudah semestinya akan kian meningkatkan kinerja aparatur daerah dalam mengelola keuangan daerah yang pada gilirannya akan melancarkan roda pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah mencapai visi dan misi kita,” sebut Gubernur Longki Djanggola.
Adapun, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK-RI, Sjafrudin Mosii yang mendampingi Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tengah Bayu Sabartha usai Paripurna itu kepada media menepis keraguan bahwa ada permainan dalam pemberian opini kepada Pemerintah Daerah.
“Laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh tim auditor yang penuh integritas, independensi dan profesional. Laporan ini juga diperiksa secara berjenjang dengan kontrol kualitas dan instrumen berkualitas. Bahkan dilakukan tinjauan silang antartim dari satu laporan pemerintah daerah. Jadi dikerjakan dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi,” sebut dia.
Bayu juga kemudian menandaskan, tidak ada yang namanya opini WTP ‘abal-abal’. Bahkan untuk menjaga profesionalisme dalam pemeriksaan bahkan tim auditor tak mau menerima jamuan dari staf Pemerintah Daerah.
Untuk diketahui, BPK RI telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp3,175 Triliun dari sebesar Rp3,283 triliun. Kemudian Belanda dan Transfer dengan realisasi sebesar Rp3,178 Triliun dari anggaran sebesar Rp3,353 Triliun. BPK RI juga mencatat aktiva dan pasiva keuangan Pemerintah Provinsi senilai Rp4,211 Triliun.
(jgb)
