PALU EKSPRES, DONGGALA – Mayoritas fraksi di DPRD Donggala, akhirnya menyetujui untuk membahas lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan eksekutif sebelumnya.
Walau demikian masih ada beberapa catatan dari sejumlah fraksi. Salah satunya fraksi PKS.
Fraksi ini menyoroti tentang raperda kepariwisataan dan raperda Kanamavali. Kedua raperda ungkap anggota Fraksi PKS Takwin masih memerlukan kajian ilmiah.
Masih menurut Takwin, raperda pariwisata bersifat strategis dari segi waktu dan dari segi banyaknya benturan dengan Rencana umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana umum Tata Ruang Wilayah, RUTRW baik Provinsi dan Kabupaten.
Menurut dia, alangkah baiknya jangan dibahas dulu bersamaan dengan 4 draf lainnya, sebab draf rencana induk pembangunan kepariwisataan ini memerlukan kajian lintas SKPD, lintas tata ruang, lintas rona lingkungan dan lintas kawasan fungsi ruang.
Dikhawatirkan perda ini bias dan seharusnya bisa mengantisipasi 9 tahun ke depan. “Apalagi tidak di dukung naskah akademik dan hasil kajian empirik situasional,” katanya.
Selanjutnya Takwin mengatakan, Undang Undang Nomor 10/2009 tentang kepariwisataan memuat 3 instrumen khusus, yakni tujuan wisata, destinsi wisata dan industri wisata. Ketiganya belum diakomodir oleh pemda baik dalam struktur SKPD kepariwisataan
“Maka sebaiknya draf ini dipending khusus karena membutuhkan banyak tenaga ahli, baik pelaku wisata, industri”sarannya.
Selanjutnya, Fraksi PKS juga menyoroti raperda Kanamavali. PKS menyarankan memperbaiki naskah akademiknya, terutama pendekatan budaya komunalnya. “Draf perda Kanamavali ide dasarnya bagus, tetapi tidak didukung maksud dan tujuan yang jelas, semisal di kosakata dan frasa Kanamavali belum terjelaskan makna filosofinya,” kritiknya.
Rapat yang di gelar pertengahan pekan lalu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Moh Yasin didampingi wakil ketua Abd rasyid serta Asisten III Pemkab Donggala. Sebelumnya, Bupati Donggala Kasman Lassa telah mengajukan lima buah raperda ke DPRD Donggala untuk dibahas.
(mg01/Palu Ekspres)
