PALU EKSPRES, DONGGALA – Ketua DPD Partai Golkar Donggala Rusdy Mastura menegaskan tak akan maju sebagai bakal calon bupati maupun wakil bupati pada Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Donggala.
Penegasan tersebut disampaikan mantan Walikota Palu dua periode itu menjawab rumor yang berkembang di masyarakat menyusul langkah politiknya merebut posisi ketua DPD II Partai Golkar Donggala sebagai sasaran antara menuju kursi 01 Donggala pada 2018 mendatang.
Bahkan, rumor tersebut sempat beberapa bulan bergulir kencang karena mengaitkan mantan Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulteng itu rela ‘turun kasta’ ke DPD II Partai Golkar Donggala.
Informasi yang dihimpun dari beberapa sumber, rumor bahwa Cudi memiliki syahwat politik merebut posisi 01 Donggala, membuat beberapa nama yang diwacanakan akan maju pada Pilkada Donggala 2018, merasa ketar ketir.
Sangat beralasan kalau hal itu terjadi mengingat popularitas dan elektabilitas Cudi, cukup kuat di Kabupaten Donggala. Hal itu dibuktikan pada Pemilihan Gubernur Sulteng yang dilaksanakan 9 Desember 2015 silam, Rusdi Mastura yang berpasangan dengan Ihwan Datu Adam, meraup suara cukup signifikan di Kabupaten Donggala.
Namun, Cudi panggilan akrabnya mengungkapkan bahwa sebagai putra Donggala, dirinya memiliki tanggung jawab moril untuk membangun Kabupaten Donggala lebih baik lagi ke depannya. Tapi itu bukan berarti, dirinya memiliki keinginan untuk maju sebagai kontestan pada Pilkada Donggala 2018.
Peran itu kata Cudi, bisa ia lakukan, salah satunya bisa melalui penyaringan figur yang mendaftar melalui kendaraan Partai Golkar.
“Figur yang diloloskan nantinya adalah mereka yang memiliki visi misi yang kuat untuk membangun Kabupaten Donggala,” kata Cudi pada pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Donggala dirangkaikan buka puasa bersama di Donggala belum lama ini.
Ia menekankan Donggala sebagai salah satu Kabupaten tertua di Sulteng, butuh sentuhan tangan dingin figur yang bisa mengubah kabupaten itu terdepan di provinsi ini. Dengan catatan, semua elemen harus bersinergi dan bersatu membangun Kabupaten Donggala.
“Sebagai ketua partai, saya mendukung program Pemerintah Kabupaten Donggala dan mengajak semua ketua-ketua partai untuk duduk bersama memikirkan Donggala bagaimana ke depannya karena dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan Pilkada Donggala,” imbuhnya.
Sebelumnya, Rusdi Mastura bersedia turun gunung menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Donggala, setelah terpilih secara aklamasi melalui musyawarah daerah partai berlambang pohon beringin itu.
“Golkar di Donggala sangat dinamis. Sudah empat sampai lima bulan tidak selesai (pemilihan ketua). Tidak ada yang mau mengalah. Kalau saya tidak turun ini berbahaya bagi keutuhan kekuatan Golkar,” kata Rusdi Mastura yang ditemui pada suatu kesempatan.
Terpilihnya mantan calon Gubernur Sulawesi Tengah itu memimpin Golkar Donggala menimbulkan sejumlah tanggapan dari berbagai kalangan di antaranya bahwa ia dinilai tidak memberikan ruang kepada kader-kader muda partai Golkar untuk memimpin partai itu.
“Semua diakomodir dalam kepengurusan. Tidak ada yang dibuang. Saya turun untuk menyelamatkan partai dan kader,” kata Cudy, panggilan akrab Rusdy Mastura.
Ketua Dewan Penasehat DPD Golkar Sulawesi Tengah itu mengakui dirinya dicibir sejumlah kalangan karena turun langsung memimpin Golkar di tingkat kabupaten. “Kita mundur selangkah untuk maju sepuluh langkah,” katanya.
Rusdi mengatakan dirinya mendapat perintah dari DPD Golkar Provinsi untuk mengamankan Golkar Donggala karena harus ada yang menjadi penengah di antara perseteruan politik para calon ketua seperti Wakil Bupati Vera Laruni dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Donggala Aswan M Daali.
Menurutnya Golkar di Donggala terjun bebas setelah dua kali pemilihan umum sebelumnya mendapat 17 kursi, kini menjadi empat kursi.
Dirinya optimistis Golkar bisa kembali meraih kepercayaan masyarakat di Donggala melalui berbagai strategi politik pengembangan partai untuk merebut perolehan suara yang lebih tinggi pada Pemilu 2019.
“Golkar harus berkibar di desa-desa dan kelurahan,” katanya.
Menurutnya, pimpinan Partai Golkar tingkat provinsi tidak ingin ada kader yang kecewa dan tercederai hanya karena perseteruan yang tidak terselesaikan.
“Kalau nanti ada kader yang mau jadi calon bupati itu kita survei. Silahkan berkompetisi tapi kan ada survei yang menentukan,” katanya.
(nasir)
