PALU EKSPRES, PALU – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi C DPRD Palu kembali digelar bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palu, Selasa (20/6). Desakan Komisi C masih sama, menghentikan sementara seluruh proses pembangunan tower yang bermasalah izinnya.
Desakan sebelumnya sudah disampaikan dalam bentuk rekomendasi. Yakni pemberian sanksi bagi pendiri tower sesuai ketentuan. Peninjauan tower yang berisin namun melanggar UU segera dipindah sembari menunggu izin sesuai prosedur.
Hentikan sementara tower PT tower bersama group (TBG) di 19 titik karena belum berdokumen. Dewan mendesak seluruh OPD terkait untuk proses penertiban itu.
Hamsir mengaku rekomendasi dewan itu perintah undang-undang. Karena temuannya pelanggaran UU.
“Ini penting sebelum semua yang akan dibangun itu melanggar prosedural,”tekan Hamsir.
Jika Pemkot melalui OPD terkait tetap bertahan dengan argumentasi yang seolah-olah membela kepentingan tower, maka kata Hamsir itu patut dipertanyakan.
“Menimbulkan tanya kalau OPD ini mempersulit isi rekomendasi dewan,”ujarnya.
Kepala DPMPTSP Palu, Ajenkris sebelumnya menjelaskan ada 19 permohonan izin tower penguat signal (kamuflase). Namun hanya 17 diantaranya yang memiliki izin. 2 lainnya masih bermasalah dengan masyarakat terkait pemenuhan syarat teknis.
Dari jumlah itu, 6 diantaranya berdiri diatas lahan milik pemerintah. Namun sayangnya tepat diatas drainase.sewaktu-waktu lokasinya bisa saja dipindahkan mengikut titik koordinat.
“Yang 6 ini semuanya siap dipindahkan ketika pemerintah membutuhkan lahan itu,”jelasnya.
Ajenkris kemudian menyerahkan 17 dokumen perizinan tower kepada komisi C untuk diteliti lebih dalam kebenarannya.
Ketua Komisi C, Sophian R Aswin menegaskan pemerintah dan DPRD saatnya tegas menegakkan aturan. Selama ini Sophian menilai Pemkot dan DPRD tak berdaya meneggakan Perda.
“Ini sudah menyangkut kewibaan DPR. Jadi rekomendasi itu harus segera ditindaklanjuti,”tutup Sophian.
(mdi/Palu Ekspres)
