PALU EKSPRES, PALU – Pasca ditetapkannya Ketua DPP Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP, sejumlah kader Golkar di daerah langsung bergejolak. Desakan untuk menggelar musyawarah luar biasa (Munaslub) terus disuarakan.
Di Sulawesi Tengah, DPD Golkar Kabupaten Donggala langsung bereaksi. Ketua DPD Golkar Kabupaten Donggala, Rusdi Mastura menggelar konferensi pers merespons status Setya Novanto usai ditetapkan tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara total Rp2,6 triliun.
Menurut Rusdi Mastura, Munaslub sebagai adalah langkah paling masuk akal untuk merespons kasus Setnov tersebut. Cudi – biasa ia diakrabi, menyebut ada dua alasan mengapa Munaslub menjadi penting untuk dilaksanakan secepatnya.
Pertama, Partai Golkar akan menghadapi verifikasi untuk Pemilu 2019 serta pengajuan calon DPR RI untuk Pemilu Legislatif 2019.
“Semua dokumen pada dua momen penting ini harus diteken oleh ketua umum. Nah bagaimana kalau ketua umumnya tersangka atau mungkin ditahan. Makanya harus Munaslub secepatnya,” tegas Cudi, Selasa (18/7).
Faktor nonteknis juga harus dipertimbangkan. Bicara soal politik itu soal imej. Jika seorang pimpinan partai sedang dililit kasus korupsi, itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi partai itu sendiri.
“Sekali lagi Munaslub adalah langkah tepat dan jitu,” katanya menambahkan.
Desakan penyelenggaraan Munaslub juga datang dari Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung.
“Golkar harus mengambil langkah-langkah strategis ke depan, khususnya mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2019 yang akan datang.
Akbar melihat saat ini Golkar dalam kondisi kritis dengan berbagai isu negatif yang menerpanya. Untuk itu ia Golkar kata dia harus diselamatkan. Kepemimpinan baru itu, menurut Akbar, tak boleh hanya pelaksana tugas, melainkan kepemimpinan definitif yang sesuai AD/ART dipilih melalui Munas ataupun Munaslub Golkar.
Namun demikian, desakan Munaslub harus dibicarakan bersama dengan seluruh elemen kader Golkar.
(kia/Palu Ekspres)
