PALU EKSPRES, PALU – Deputi Bidang Pencegahan KPK-RI Adlinsyah M Nasution meminta pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sulteng memberdayakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Menurut dia APIP mempunyai peran penting dalam proses pengawasan secara internal. Karena itu kepala daerah harusnya memberi penguatan kepada APIP dalam hal ini Inspektorat daerah.
“Pilih orang-orang yang berintegritas agar tugas-tugas pengawasan kepala daerah terbantu. Kepala daerah tak bisa kerja sendiri mengawasi,”kata Coky, sapaan akrabnya usai menghadiri launching sistem informasi dan pelayanan perizinan secara terpadu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu, Rabu 2 Agustus 2017.
Coky menjelaskan, pemberdayaan APIP secara maksimal nantinya mampu membuat proses perencanaan anggaran serta pelayanan berjalan optimal sesuai ketentuan.
Bahkan ke depan, KPK RI sebutnya akan menjadikan APIP sebagai mitra dalam upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi. “Jadi sebelum ke BPK, laporan-laporan terkait program anggaran dan kegiatan pemerintah itu sudah selesai ditingkat APIP. Agar kedepan, KPK tinggal koordinasi ke APIP untuk upaya koordinasi pencegahan,”sebutnya.
Dia menilai, selama ini APIP belum diberdayakan maksimal. Berdasarkan pengalaman penindakan pelanggaran korupsi yang dilakukan penegak terkadang mengabaikan APIP. Selain itu Coky juga berharap Pemda segera menerapkan pelayanan berbasis informasi teknologi (IT) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pelayanan. “Tak ada pilihan kedepan bagi Pemda. Ini untuk tujuan perbaikan kualitas sekaligus salahsatu upaya nyata pencegahan,”jelasnya.
Dia pun mengingatkan para kepala daerah untuk selalu menjaga integritas. Sebab integritas inilah yang dianggap paling mampu menjadikan pemimpin amanah.
“Jangan seperti kasus di Bengkulu. Semua sistem pelayanan kami anggap berjalan baik. Tapi karena integritasnya tidak kuat, akhirnya gubernurnya terjaring OTT juga,”harapnya. Walikota Palu, Hidayat dalam sambutannya menyebut telah banyak menjalankan program pembangunan dengan pengawasan yang ketat.
Karena itu ia mengaku turun langsung memverifikasi usulan anggaran seluruh OPD. Pendekatan program anggaran dan kegiatan yang ia terapkan adalah usulan rasional, proporsional dan realistis. “Jika ini tidak terpenuhi, dengan segala hormat usulan terpaksa kami coret,” sebutnya.
Hidayat mengaku, kedepan pihaknya akan secepatnya mendorong OPD pelayanan publik menerapkan layanan berbasis teknologi. “Pelan-pelan kami memang akan menuju layanan itu,”kata Hidayat.
(mdi/Palu Ekspres)
