PALU EKSPRES, JAKARTA – Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Halim Pagarra mengatakan bahwa razia pajak kendaraan bermotor yang dilakukan jajarannya bertujuan untuk menambah penghasilan pajak pusat.
Jadi kata dia, bagi pengendara kendaraan bermotor yang terkena razia pajak kendaraan bermotor akan dikenai denda maksimal Rp 500 ribu.
“Denda maksimal 500 ribu, denda ya,” kata Halim saat dikonfirmasi, Sabtu (12/8).
Selain itu kata Halim, polisi juga akan amankan jika ada kendaraan yang tidak dilengkapi STNK dan STNKB.
Lanjut Halim, karena dasar hukum untuk STNK tidak berlaku itu di Pasal 68, UU Nomor 22/2009 ayat 1 tapi ia menyatakan setiap kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan STNKB.
“Di Pasal 270 ayat 2 menyatakan STNK dan TNKB berlaku selama lima tahun, yang dimintakan pengesahannya setiap tahun,” tegas dia.
“Jadi apabila tidak dilaksanakan pengesahan tersebut maka STNK dinyatakan tidak sah. Dinyatakan di Pasal 288 ayat 1 yaitu setiap pengemudi tidak dilengkapi STNK dipidana paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp500 ribu,” sambung dia.
(Fajar/pojoksatu)
