PALU EKSPRES, PALU – Dimana pun, konflik hampir pasti akan memakan korban. Tak perlu dalam skala besar, sekecil apa pun eskalasinya, konflik itu selalu melahirkan kecemasan dan ketakutan. Dan mayoritas korban adalah mereka yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Kelompok rentan ini adalah anak-anak, wanita dan para lansia.
Di Kota Luwuk – Kabupaten Banggai, perkelahian antar warga yang dibumbui dengan isu primordial – setidaknya mulai memakan korban. Suasana kota Luwuk yang adem, tiba-tiba berubah.
Sekelompok warga beringas. Beberapa orang sibuk mempersenjatai diri bak hulubalang siap terjun ke medan laga. Amarah menggelegar memenuhi langit kota. Mereka celingukan di antara gang sempit kota, siap menerkam target yang jadikan musuh yang sebenarnya teman sehari-hari mereka. Tak ada lagi terlihat raut wajah yang menunjukkan respek satu sama lain.
Sayangnya, amarah yang tak terbendung itu, bahkan mulai memakan korban. Kemarin 28 Agustus, siswa sekolah dasar di kota yang berjarak 600 kilometer lebih arah timur Kota Palu – Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah ini, bahkan tidak bisa masuk sekolah. Ketua DPD KNPI Banggai Irfan Bungaajim yang dikontak melalui telepon membenarkan, anak SD memilih tidak sekolah karena suasana yang belum kondusif. Salah seorang mahasiswi Universitas Tompotika (Untika) Luwuk, yang dihubungi, mengaku, lebih memilih mengurung diri di kediamannya karena suasana yang dirasakannya tidak nyaman untuk seorang gadis seperti dirinya.
”Sekarang agak mencekam. Suasana kota tidak nyaman. Saya memilih tidak keluar daripada harus jalan-jalan,” ungkap gadis ini dalam aksen Balantak yang kental. Irfan sendiri mengaku, menyesalkan situasi di Luwuk saat ini yang dinilainya tidak mencerminkan karakter orang Luwuk yang sebenarnya.
Ia yakin ada pihak lain yang membonceng isu ini membuat keadaan sulit dipulihkan. Ia meminta, agar masalah ini segera disudahi dengan memberikan kepercayaan kepada aparat dan pemerintah.
”Kami dari pemuda sejak awal sudah menyerukan agar persoalan ini dituntaskan dengan pendekatan penegakkan hukum,” katanya. Ia mengaku sedih, persoalan yang dipicu beberapa orang tersebut, lantas menyeret banyak pihak dalam pusaran pplemik yang mengarah ke konflik. Kejadian ini katanya menimbulkan kerugian pada masyarakat itu sendiri.
”Buktinya anak-anak tidak bisa sekolah. Ibu-ibu takut keluar rumah karena suasana yang dianggap tidak nyaman,” ungkapnya. Namun ia percaya aparat TNI dan Polri serta Pemda setempat bisa mengatasi situasi ini dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Pemda dan Forkompida setempat pada rapat yang berlangsung di DPRD Banggai, Senin 28 Agustus telah menyepakati 11 butir kesepakatan. Berisi antara lain, imbauan menjaga keamanan dan saling menghormati perbedaan, tidak melakukan tindakan anarkis, penegakan hukum secara adil, pengelolaan aset Pemda seperti pasar dan pelabuhan dengan melibatkan semua elemen masyarakat.
Terakhir akan dilakukan apel akbar semua elemen masyarakat untuk meneguhkan kembali komitmen Poto’utusan (persaudaraan) yang sudah tertanam secara turun temurun.
(kia/Palu Ekspres)
