PALU EKSPRES, JAKARTA – Banyak pengemudi online merasa diabaikan hak-haknya oleh perusahaan aplikasi. Karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal menyusun aturan untuk perusahaan aplikasi transportasi online.
“Aturan tentang kewajiban perusahaan aplikasi kepada pengemudi kan belum ada nih. Pengemudi hanya dituntut kewajibannya. Kalau memenuhi ketentuan bisa dapat bonus, dan lainnya,” kata Direktur Merger KPPU Taufik Ariyanto dalam diskusi nasib transportasi online pascaputusan Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Sabtu (16/9).
Dia menyebutkan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data di beberapa titik untuk dijadikan dasar bagi KPPU masuk pada pengaturan berusaha.
Mengenai putusan MA yang membatalkan poin pembatasan kuota dan tarif bawah, menurut Taufik sangat tepat. Sebab, poin itu akan merugikan konsumen yang saat ini lebih senang dengan transportasi online.
“Pemerintah tidak boleh menghapus tarif bawah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Demikian juga kuota, jangan dibatasi,” ucapnya.
Meski begitu, menurut Taufik perlu ada regulasi khusus transportasi online. Hal ini dilakukan agar konsumen terjamin keamanan dan kenyamanannya.
(esy/jpnn)
