“Katagori buruk berada di angka 60 ke bawah, katagori sedang 60-80 sedangkan katagori baik di atas angka 80,” kata Kepala BPS Sulteng Faisal Anwar didampingi Kepala Bidang Statistik Sosial, Sarmiati.
Pers Confrens tersebut dihadiri Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulteng Sofyan Farid Lembah, perwakilan Kesbangpol Provinsi Sulteng dan perwakilan Bappeda Provinsi Sulteng.
Faisal melanjutkan, indikator pendukung peran DPRD yang masuk zona buruk tersebut, di antaranya akibat Perda yang merupakan inisiatif DPRD selama 2016 adalah nihil alias nol. Zona buruk tersebut merupakan kelanjutan capaian tahun 2015 lalu di angka 10,00.
(fit/Palu Ekspres)
