PALU EKSPRES, PALU – Kementerian Sosial (Kemensos) RI kembali menyalurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tahun anggaran 2018. Rencananya BNPT akan menjangkau sebanyak 10.073.237 keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia. KPM yang menjadi target itu tersebar 98 kota dan 118 kabupaten, termasuk Kota Palu Sulteng. Dengan total anggaran sekitar Rp13,2triliun.
Untuk Sulteng, BNPT tahun 2018, program keluarga harapan (PKH) ini akan bertambah menjadi 20ribu KPM. Dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 82ribu KPM. “Jadi ada Ketambahan sekitar 118ribu KPM di Sulteng,”kata Mensos RI, Khofifah Indar Parawansah usai menghadiri rakor BNPT tingkat Sulteng, Rabu (4/10) di hotel Mercure Palu.
Tapi menurutnya, tidak menutup kemungkinan kabupaten lain di Sulteng bisa masuk dalam target penyaluran PKH. Jika kata Mensos, ada kabupaten yang siap, maka bisa secepatnya dikomunikasikan. Sebab saat ini pihaknya memang sedang dalam proses pemetaan.
Sebelumnya tahun 2017, jelas Mensos, program BNPT sudah disalurkan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI kepada 1.286.194 KPM di 44 kota dengan anggaran sekitar Rp. 1,69 triliun. Untuk rencana penyaluran 2018, maka menurutnya, persoalan data kemiskinan menjadi sangat penting dan strategis. Karena data yang akurat diperlukan agar tepat sasaran.
“Perlu dilakukan pemutakhiran data terpadu penanganan fakir miskin yang telah saya tetapkan melalui SK Mensos No.57/HUK/2017 tanggal 30 Mei 2017,”jelas Mensos. Tujuan utama pemutakhiran data ini adalah untuk ?mendapatkan pengesahan dari Pemda sesuai dengan UU No.13 Tahun 2011.
Mengidentifikasi keberadaan personal/keluarga/ rumah tangga yang tercatat dalam basis data terpadu. Melengkapi/menyempurnakan variabel yang diperlukan untuk membuka rekening kolektif/KKS yaitu variabel nama penerima bansos (istri), alamat lengkap dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Program BPNT tahun 2018 menurutnya perlu persiapan matang. Mulai dari pengiriman data BDT 2017 kepada Pemda, pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi, verval dan pengiriman hasil verval oleh Pemda, Penetapan BDT, penyerahan data bersih ke Himpunan Bank Milik Negara/Himbara (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri), pembukaan rekening kolektif dan distribusi KKS serta distribusi bansos non tunainya.
Terkait hal tersebut, mutlak diperlukan koordinasi dan kesiapan para pemangku kepentingan. Mulai dari Kemensos, pmerintah deerah, Himbara, e-Warong KUBE. Agen Bank penjual sembako, BTS Telkom, serta KPM Bansos sendiri tentunya.
Selanjutnya dalam rangka memastikan efektifitas penyaluran BPNT tahun 2018 secara non tunai, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Khofifah berharap, kerjasama yang baik antara Kemensos, Dinsos,Himbara dan stakeholders lainnya, maka program BPNT tahun 2018 akan mampu menurunkan angka kemiskinan sampai 7hingga 8persen.
Dan gini rassio menurun menjadi 0,36 dari semula 0,40 pada tahun 2019.
Dia menjelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanahkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk bekerja terarah, terpadu dan berkelanjutan guna memenuhi hak fakir miskin atas kebutuhan dasar.
Ini merupakan perwujudan nawa cita pertama dan ketiga. Presiden RI tertanggal 26 April 2016 mengarahkan bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai menggunakan system perbankan. Ini bertujuan untuk memudahkan kontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bantuan sosial agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Arahan presiden ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Usai menghadiri Rakor BNPT, Mensos selanjutnya meresmikan layanan elektronik warong (e-warong) KUBE-PKH, di Kelurahan Kawatuna kecamatan Mantikulore Palu. e-warong ini nantinya menjadi tempat transaski KPM atas BPNT.
(mdi/Palu Ekspres)
