PALU EKSPRES, PALU – Walikota Palu Hidayat belum menandatangani peraturan daerah (Perda) tentang hak administrasi dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Palu. Perda itu untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017.
Hidayat mengaku pihaknya saat ini sedang memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beserta tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) untuk mengkaji kemampuan anggaran khususnya pendapatan asli daerah (PAD).
“Saya berpikir ini harus kita diskusikan dan bicarakan lagi dulu,”kata Hidayat, Selasa 31 Oktober 2017. Menurutnya, dalam waktu dua atau tiga hari kedepan kajian itu akan dilaksanakan. Setelah itu barulah terang Hidayat Perda tersebut bisa. ditandatangani.
“Itu sudah selesai tinggal ditandatangan saja. Cuma kita akan diskusikan lagi,”ujarnya. Hidayat menyatakan, pihaknya saat ini sangat berorientasi pada upaya pembangunan di Kota Palu dengan keterbatasan waktu yang hanya lima tahun saja.
“Saya ingin Palu ini menjadi kota yang nyaman. Semuanya bidang tertata rapi. Saat ini saja, waktu saya tinggal dua tahun lebih,”katanya. Semua program yang diluncurkan menurutnya bertujuan mengejar ketertinggalan Palu dari daerah lainnya.
“Kenapa Bandung bisa maju. Mereka fokus biayai pembangunan. Dan hasil pembangunan betul-betul bisa dinikmati masyarakatnya,”ucap Hidayat. Berbicara soal tunjangan, Hidayat mengaku, tunjangan yang melekat pada dirinya sebagai walikota, terkadang ia pangkas sendiri karena nominbalnya terlalu besar. Begitupun tunjangan kinerja daerah (TKD) Kota Palu dan tunjangan TAPD.
Menurutnya, TKD dan tunjangan TAPD pun ia turunkan jika ada yang tidak maksimal bekerja.
“Jangankan itu, baju dinas sayapun saya potong karena terlalu besar,”pungkasnya. Sebagaimana diketahui, PP 18 tahun 2017 mengatur dan memerintahkan penambahan tunjangan-tunjangan anggota DPRD. Selanjutnya mengenai angka-angka tambahan tunjangan juga sudah diatur lebih jauh dalam Perda.
(mdi/Palu Ekspres)
