PALU EKSPRES, JAKARTA – Mewakili Indonesia membicarakan isu global saat ini, Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, menjadi salah satu pembicara dalam panel discussion yang diselenggarakan di Markas PBB, New York, Senin (30/10).
Di dalam panel discussion itu, tampil sebagai moderator adalah permanent representative of Indonesia for the United Nations HE, Dian Triansyah Djani, keynote Remarks Chief of Policy and Coordinating Unit UNOCT, Mr Rafiuddin Shah (Pakistan), panelis pertama permanent representative of Singapore for United Nations HE, Burhan Gafoor, dan panelis kedua, Kapolri, Jenderal Tito.
Dalam diskusi yang dihadiri 52 perwakilan negara tersebut, Tito berbicara mengenai Strategy and Counter Strategy on global terrorist networks, serta pandangannya tentang terorisme global yang telah menjadi isu utama dalam keamanan dunia Internasional saat ini.
Tito membagi fenomena terorisme global kontemporer dalam dua gelombang besar. “Gelombang pertama saat kemunculan Al Qaeda sebagai jaringan kelompok terorisme global pertama kali di dunia dan gelombang kedua sejak 2014 saat ISIS muncul sebagai ancaman baru bagi keamanan dunia,” tutur dia dalam pesan siaran pers, Selasa (31/10/2017).
Mantan Kapolda Papua ini menjelaskan pentingnya konsep strategi soft approach dalam menghadapi kelompok terorisme, tidak hanya mengandalkan hard approach.
Dia menambahkan, apa yang selama ini ada di pemikiran dunia, bila teroris adalah Islam itu salah. “Teroris bukan Islam dan Islam bukanlah teroris,” kata dia.
Kapolri juga menyampaikan adanya penurunan kualitas dan jumlah serangan teror yang terjadi di Indonesia, mengingat terorisme global tidak mungkin diselesaikan hanya dengan penggunaan senjata.
Dalam pendekatan lunak ini, Tito menjelaskan sedikitnya ada 5 langkah yang bisa ditempuh, yakni kontra radikalisasi, deradikalisasi, kontra ideologi, menetralisir saluran, dan menetralisir situasi yang mendukung penyebaran paham radikal.
Lalu di akhir diskusi, Kapolri menyampaikan pesan penting kepada PBB tentang perlunya menjaga perdamaian dunia khususnya di negara negara Islam. “PBB perlu memprioritaskan penyelesaian konflik terkait warga Muslim karena ideologi radikal akan berkembang aktif dan mendapat panggung jika terjadi konflik itu,” kata dia.
