Patut Diduga karena Pertemanan
PALU, PE — Direktur Centre and Election Political Party atau Pusat Studi pemilihan dan Partai Politik Universitas Tadulako, Dr Irwan Waris mempertanyakan proses seleksi tim Pakar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng. Menurutnya, KPU Sulteng sepertinya menetapkan sendiri kriteria tim pakar tersebut. Dia saja yang notabene direktur sebuah lembaga yang berkepentingan dengan pemilu dan parpol tak pernah ditanyai soal ini.
“Patut diduga bahwa pemilihan tim pakar ini karena hasil pertemanan dari komisioner (KPU) saja, ” ujarnya kepada Palu Ekspres Sabtu, 7 November 2015.
Dia sendiri mempertanyakan kriteria dari tim pakar yang seharusnya berasal dari profesional maupun akademisi. Itupun kata dia, tak semua akademisi bisa menjadi tim pakar. “Kriterianya apa dulu? Apakah mereka memahami tentang kepemiluan. Tidak semua akademisi itu pakar dibidangnya,” tandas Irwan Waris.
Seharusnya kata dia, tim pakar ini harus diminta secara kelembagaan. Memang kata dia, soal keberadaan tim pakar sebagai support di KPU tidak ada dalam UU. Namun dosen Untad ini pasti ada panduan dan arahan dari KPU Pusat yang mengambil akademisi dan profesional.
Karena dari awal seleksi terhadap tim pakar tidak transparan maka menurut Irwan, wajar saja menimbulkan pertanyaan publik tentang netralitas para tim pakar tersebut.
Untuk menjawab pertanyaan itu, Bawaslu kata dia harusnya menginvestigasi dari awal ketika tim pakar dibentuk. “Bawaslu harus proaktif untuk menelisik, siapa mereka ini. Apa bisa bersikap netral?”
Sehingga kata dia, perjalanan penyelenggaraan pilgub ini bisa berjalan baik dan benar. “Tim pakar yang membuat pertanyaan itu harus netral, mereka harus seperti konstituen biasa. Meskipun sebagai warga mereka punya hak pilih. Tetapi itu tidak boleh diketahui masyarakat,” ujarnya.
Makanya, pihak-pihak yang menjadi tim pakar sendiri harus jujur. “Kalau mereka sudah diketahui publik dekat dengan kandidat tertentu ya jangan masuk (tim pakar),” tandas Irwan.
KPU sendiri dinilai terkesan menyepelekan pentingnya debat kandidat yang harusnya berjalan itu. Apakah pesan debat itu sampai ke publik atau tidak. Menurut dia ada hak warga yang diabaikan untuk mengetahui, memahami dan akhirnya memilih kandidatnya dari hasil debat itu. “Ini jelas ada unsur kelalaian,” ungkapnya.
Menyoal netralitas tim Pakar maka kata Irwan tentu saja sebagai konstituen para tim pakar ini berhak untuk punya pilihan dari kandidat kada. Namun kata dia mengapa disebut netral karena hanya dirinya dan Tuhan yang tahu siapa yang dipilihnya. “Bukan yang jelas-jelas sudah tampak di publik siapa dia,” ujarnya. (aaa)
