PALU EKSPRES, JAKARTA – Pengurus pusat (DPP) Golkar bergerak cepat meredam gejolak internal partai akibat “kekisruhan” sang ketua umum, Setya Novanto.
DPP telah mengukuhkan pelaksana tugas alias Plt Ketua Umum Golkar melalui rapat pleno, Sabtu (18/11). Sesuai aturan main dalam Golkar (AD/ART), kader yang ditunjuk menjadi Plt Ketua Umum Golkar adalah Nurdin Halid (NH) yang sebelumnya menjabat ketua harian.
“Sesuai AD/ART Partai Golkar bahwa jika ketum berhalangan maka ketua harian (NH) selaku pengendali partai yang menjalankan tugas dan fungsi ketum,” ucap Rapsel Ali, Sabtu (18/11/2017), selaku pengurus Golkar daerah dan pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).
Menurut informasi yang dibeberkan Rapsel, NH dan pengurus Golkar melakukan rapat pleno di Jakarta setelah melakukan deklarasi Pilgub Sulsel 2018 di Lapangan Karebosi, Makassar, pada Jumat malam (17/11).
“Setelah acara deklarasi (calon) Gubernur Sulsel, Pak Nurdin langsung pimpin rapat pleno,” ungkap Rapsel, “Sebelum rapat pleno, Pak Nurdin temui Pak JK (Jusuf Kallah) untuk mendapat arahan dan petunjuk selaku Plt Ketum Golkar.”
Selanjutnya, setelah dikukuhkan sebagai Plt Ketum Golkar, tugas NH berikutnya adalah menetapkan siapa pengganti Setya Novanto selaku Ketua DPR RI. “Plt ketum perintahkan Fraksi Golkar untuk mengganti Ketua DPR, mengingat Ketua DPR adalah jabatan pejabat Golkar yang harus diisi dengan kader terbaik,” jelas Rapsel.
“Ini merupakan amanah besar kepada NH dalam pengabdiannya kepada negeri tercinta,” lanjut Rapsel,”Kami Golkar daerah sangat yakin di bawah kendali NH, maka Golkar semakin dicintai Rakyat Indonesia.”
(*/fajar)
