“Rumah khusus yang dibangun di tanah milik pemerintah daerah bukan untuk diperjualbelikan melainkan hanya hak pakai saja. Nantinya, pemerintah pusat akan menghibahkan kepada pemerintah daerah dan kemudian ditentukan siapa saja masyarakat yang layak untuk menempatinya,” beber dia.
Salah satunya rumah khusus yang saat ini telah dibangun Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan, yakni di Kelurahan Lalar, Kabupaten Sumbawa Barat.
Rumah khusus tersebut dibangun tahun 2015 sebanyak 100 unit dengan biaya total Rp 19,1 miliar. Keunikannya rumah yang dibangun dengan desain rumah panggung menyesuaikan dengan kondisi daerahnya, yang merupakan daerah pasang surut.
“Ini peruntukannya buat nelayan,” jelas dia.
Capaian tiga tahun pembangunan rumah khusus yakni tahun 2015 sebanyak 6.713 unit, tahun 2016 sebanyak 6.048 dan tahun 2017 sebanyak 5.083 unit dengan anggaran Rp 994,6 miliar, sehingga total dibangun sebanyak 17.844 unit.
Pada tahun 2017, di samping pembangunan rumah khusus baru, juga dilakukan revitalisasi rumah khusus sebanyak 2.898 unit dengan anggaran sebesar Rp 63,8 miliar.
Ditambahkan Basuki, untuk 2018, pihaknya akan menambah ketersediaan rumah khusus sebanyak 4.550 unit dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 719,6 miliar.
“Sebaran lokasi pembangunannya sebagian besar yakni 63,4 persen dibangun di kawasan timur Indonesia,” tutup dia.
(mam/jpg/JPC)
