PALU EKSPRES,PALU – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola
menekankan sejumlah hal terkait program kerja Badan Kepandudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulteng. Utamanya upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Ini ia disampaikan usai melantik dan menyumpah pejabat Kepala BKKBN Provinsi Sulteng Abdullah Kemma, di gedung Pogombo, kompleks Kantor gubernur Senin, ( 4/11/2017) .
Menurut Longki, laju pertumbuhan penduduk Sulteng saat ini di atas rata-rata nasional yaitu 1,94 persen dan kini jumlahnya mencapai 2 juta lebih. Sedangkan rata-rata nasional sebesar 1,49 persen.
Menurutnya penduduk yang besar bisa menjadi potensi penggerak pembangunan. Itu bila ditunjang sumber daya manusia (SDM) berkuakitas. Sebaliknya menjadi beban jika tidak berkualitas.
“Faktanya SDM manusia di Sulteng masih butuh kerja keras semua elemen dan stake holder untuk ditingkatkan,”kata Longki.
Kualitas SDM jelasnya dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui harapan hidup yang akan dicapai sejak lahir, lama sekolah serta daya beli.
Sulteng ujarnya masih memiliki tantangan meningkatkan IPM, meski laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun cukup baik. Namun IPM dari indikator harapan hidup dan lama sekolah masih rendah.
“Ini pekerjaan rumah kita semua bukan hanya tingkat provinsi. Pemerintah kabupaten kota harus bersinergi meningkatkan IPM itu,”jelasnya.
Karenanya Longki dalam kesempatan itu meminta OPD terkait IPM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan untuk menggenjot indikator terkait peningkatan IPM tersebut dengan melibatkan semua sektor.
“OPD terkait perlu melihat penyebab dan permasalahan yang dihadapi serta mencari pemecahannya,”jelas Longki.
Longki juga mengingatkan kondisi demografi Sulteng utamanya indikator total fertility rate (TFR) atau jumlah kelahiran anak dari setiap wanita. TFR saat ini menunjukkan angka cukup tinggi yakni 3,2 persen. Artinya setiap keluarga memiliki 3 sampai 4 anak.
Kondisi itu kata Longki diharapkan turun tahun 2019 dengan target capaian 2,8 persen. Serta dengan kepesertaan PUS menggunakan kontrasepsi 59 persen.
“Ke depan saya harap penggunaan kontrasepsi terus ditingkatkan karena dapat mencegah jumlah kematian ibu melahirkan yang saat ini juga masih cukup besar,” harapnya.
Program kependudukan dan KB Pembangunan keluarga (KKBPK) lanjut Gubernur merupakan proses awal menentukan kualitas
SDM generasi.
“Melalui keluarga kecil adalah kesempatan bagi orang tua dalam memberi perhatian, mengasuh dan menumbuh kembangkan
anak sehingga memiliki SDM handal,”sebutnya.
(mdi/Palu Ekspres)
