PALU EKSPRES, PALU – Langkah Ketua DPC Partai Demokrat Parigi Moutong
(Parimo) Haris Lasimpara maju ke Pilkada Parimo 2018 melalui
jalur perseorangan, menuai tanggapan dari Ketua Komisi Pengawas DPP Partai Demokrat DR. H. Achmad Yahya, SE., MM.
Dihubungi media ini dari Palu, Senin
(4/12), Achmad Yahya mengatakan, keinginan Ketua DPC Partai
Demokrat Parimo Haris Lasimpara mencalonkan diri di Pilkada
Parimo, semestinya mendapat prioritas.
Kecuali jika pertimbangan partai, ada kader yang lebih senior dan peluangnya untuk menang di Pilkada tersebut lebih besar, maka pilihannya bisa diberikan
kepada kader senior tersebut.
Namun dengan catatan, harus terlebih dahulu dikompromikan dengan Ketua DPC bersangkutan.
Kalau kemudian upaya kompromistis telah dilaksanakan, kata Mantan Wakil Gubernur Sulteng ini, namun Ketua DPC bersangkutan tetap mencalonkan diri melalui partai lain dan di luar usungan
Partai Demokrat, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi
organisasi, minimal teguran tertulis.
Terlebih lagi jika DPP telah mengeluarkan SK penetapan calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, maka sebagai Ketua DPC wajib mendaftarkan kandidat tersebut ke KPUD.
Kalupun dikhawatirkan akan lalai dari kewajiban tersebut, biasanya DPP segera menunjuk pejabat Plt. Ketua DPC untuk kelancaran pendaftaran di KPUD.
Khusus untuk pencalonan yang ditempuh Haris Lasimpara sebelum SK DPP turun, dia mengatakan dalam kacamatan Komisi Pengawas, menganggap hal tersebut adalah hak politik Haris Lasimpara, karena memang jalur independen tidak memerlukan usungan Parpol.
Di satu sisi, strategi politik yang ditempuh Ketua DPC Partai Demokrat Parimo itu dinilai cerdik. “Kalau dia putuskan maju independen sebelum SK DPP turun, tidak melanggar disiplin partai karena memang belum ada yang ditunjuk oleh DPP. Jadi belum ada
yang dilanggar,” ujar Doktor Kebijakan Publik dari Universitas
Brawijaya tersebut.
Hanya saja kata dia, konsekwensi politik yang harus dipikul oleh Haris Lasimpara, kapasitasnya sebagai ketua DPC harus berlapang dada, bersabar dan bejiwa besar karena tidak berhak
menggunakan infrastruktur Partai Demokrat. Sebab, Partai Demokrat akan digunakan oleh kandidat yang direkomendasikan oleh DPP PD.
Ditanya mengenai kemungkinan jika Haris Lasimpara tetap menggunakan infrastruktur partai? Ketua Umum Yayasan Empat Pilar ini menegaskan bahwa penilaiannya diserahkan kepada Ketua DPD PD Sulteng, dan mempersilakan Komisi Pengawas DPD PD Sulteng untuk mengawasi.
(fit/Palu Ekspres)
