Oleh: Nur Sangadji dan Nur Edy
ADAa kegamangan bagi para praktisi lingkungan tentang “Cukupkah KLHS Terintegrasi di Dokumen?” Sejauh ini KLHS masih kerap dipandang sebagai dokumen pendamping atau pelengkap oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Bahkan, ada Pemda yang bisa membuat Peraturan Daerah Perencanaan Pembangunan, misalnya RPJMD, tanpa KLHS.
Menelisik lebih jauh ke dapur Pemda, mungkin saja kegamangan itu beralasan. Dokumen-dokumen perencanaan daerah sangat memungkinkan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tapi tidak mengindahkan kaidah perencanaan itu sendiri. Belum lagi jika ada intervensi Kepala Daerah yang menginginkan project tertentu dengan sporadis untuk kepentingan tertentu.
Dimana lemahnya dokumen-dokumen perencanaan kita yang dibiayai mahal itu? Kemana taji instrumen peringatan-peringatan dini pembangunan berkelanjutan seperti yang diusung KLHS? Jawabannya mungkin sederhana, dokumen itu tidak dilaksankan.
Jika alasan sederhana itu kita anggap sebagai akar masalah, maka salah satu solusi yang bisa dipilih adalah menjadikan dokumen perencanaan dan kajian lingkungan pendampingnya sebagai instrumen pengambilan keputusan.
Kolaborasi tim KLHS bersama tim pakar information and technology (IT), memungkinkan untuk memperkenalkan paduan rekomendasi KLHS yang terintegrasi dalam program perencanaan pembangunan RPJMD berbasis IT dalam sebuah aplikasi berbasis website (web application).
Aplikasi website didesain sebagai instrumen penunjang keputusan. Implikasinya, penetapan lokasi pelaksanaan kebijakan/rencana/program (KRP) berbasis enam muatan KLHS. Dengan demikian, variabel-variabel yang ada di dalam muatan KLHS tersebut menjadi filter terhadap boleh-tidaknya KRP dilaksanakan di suatu lokasi.
Misalnya, jika suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, maka kelas kesesuaian lahan, daya dukung/tampung, dan variabel lainnya akan menjadi filter.
Aplikasi website tersebut selanjutnya akan mengarahkan lokasi yang sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Lebih jauh, web aplikasi juga dapat menganalisa sebaran program berdasarkan region. Ini akan membantu pemerataan pembangunan sekaligus mencegah kecemburuan sosial masyarakat antar wilayah.
How it work? Ada hal yang lebih fundamental sebelum model ini diterapkan. Pemda harus punya komitmen untuk menjadikan alat pengambil keputusan ini sebagai instrumen hukum. Artinya, jika perencanaan tidak mengacu pada aplikasi web, maka akan dinilai sebagai pelanggaran hukum.
Ide ini tidak lain untuk menyokong upaya pembangunan berkelanjutan. Di luar itu, ada hal yang lebih besar yang sedang kami dorong yakni menggerakan moral pelaku pembangunan untuk peduli dan taat pada apa yang seharusnya dilakukan untuk daerah atau negara, bukan apa yang diinginkan.
