Zainut menjelaskan perlu ada pemetaan lebih dulu terhadap kelompok-kelompok seperti itu.
Kelompok ini bisa dari kalangan pelajar, mahasiswa, pesantren, dan kelompok lain yang tidak dalam kategori kelompok agama.
Ada juga masyarakat yang memiliki paham yang masuk dalam kategori radikal yang berbasis agama maupun paham lain seperti sekularisme, liberalisme.
“Mereka juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi radikal bukan hanya dalam kelompok agama saja, tapi juga kelompok radikal sekuler dan liberal,” kata politikus PPP ini.
“Mahasiswa yang kuliah di luar negeri, yang lama tinggal dan pola hidup terpengaruh paham kapitalisme dan liberalisme. Itu juga perlu diberikan sentuhan agar kembali pada nilai-nilai Pancasila. Saya kira masih banyak kelompok seperti itu. Pemetaan penting untuk menentukan pendekatan dan metode yang akan dilakukan. Sehingga tidak bisa disamakan dengan pendekatan kepada masyarakat biasa,” tambah Zainut.
Selain memberi perhatian pada kelompok-kelompok masyarakat yang masih belum menerima ideologi Pancasila, Badan Sosialisasi MPR juga akan mengadakan pertemuan dengan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Pertemuan itu dalam rangka untuk memperoleh informasi mengenai tugas pokok dan kewenangan UKP-PIP.
“Agar kita juga bisa saling sharing pengalaman-pengalaman dari Badan Sosialisasi MPR, kita juga ingin mendapatkan informasi dari UKP-PIP tentang rencana dan kegiatan yang mau dilakukan. Sehingga kita bisa saling mengisi dan menguatkan terhadap program untuk membumikan Pancasila dan nilai-nilai Empat Pilar MPR yang lain,” kata Zainut.
(adv/jpnn)
