PALU EKSPRES, JAKARTA – Rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton dinilai tidak lain sebagai keputusan salah kaprah dari Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.
Center for Budget Analysis (CBA) mencatat banyak kejanggalan dalam kebijakan impor beras yang dijalankan Kementerian Perdagangan.
“Selain kebijakan impor beras yang berpotensi merugikan petani dan keuangan negara, masih banyak proyek-proyek bermasalah yang dijalankan Kemendag. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini menteri perdagangan ini belum tersentuh pihak berwenang,” jelas Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman, kepada wartawan, Senin (15/1).
Selain itu, CBA juga menemukan banyak proyek bermasalah di Kemendag. Khusus terkait proyek jasa konsultasi badan usaha, sedikitnya ditemukan 14 proyek dengan nilai Rp 37,7 miliar lebih.
“Belasan proyek tersebut masuk tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan enam satuan kerja Kementerian Perdagangan,” kata Jajang.
Menurut Jajang, untuk 12 proyek, Kemendag menyiapkan anggaran sebesar Rp 40.086.823.000 dengan realisasi Rp 37.770.875.200. Adapun, satuan kerja yang menjalankan proyek adalah Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi, Sekretariat Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, serta Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri.
“Secara keseluruhan modus yang dilakukan oknum pelaksana proyek adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak melakukan pemeriksaan personil serta peralatan. Dibuktikan dengan tidak adanya berita acara atau dokumen yang membuktikan bahwa PPK melakukan pemeriksaan selama pekerjaan jasa konsultansi berjalan. Hal tersebut berdampak terhadap besaran biaya yang dikeluarkan pihak penyedia proyek dengan pelaksana proyek diragukan kebenarannya,” paparnya.
CBA sedikitnya menemukan pemborosan dari segi nilai proyek sebesar Rp 2.315.947.800. Ditambah kelebihan pembayaran untuk personil seperti tenaga ahli dan surveyor sebesar Rp 1.430.826.944.
